Wali Kota Makassar Khawatir Antrean BBM Munculkan Masalah Baru

LKI Golkar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan kekhawatirannya terhadap persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang bisa memunculkan masalah baru apabila tidak segera ditangani.

Salah satunya, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar yang ikut terdampak akibat panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU.

“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa. Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” ujar Munafri saat menemui pihak Pertamina dalam mencari solusi antrean panjang BBM di Kota Makassar, Jumat.

Mantan CEO PSM itu menekankan, persoalan BBM yang terjadi saat ini harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas.

Ia mengingatkan, antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas masyarakat.

Menurut Munafri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat umum.

Dia menekankan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Pertamina, dan pengelola SPBU dalam mengurai persoalan antrean BBM.

“Kami dari Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” ujarnya.

Pemerintah Kota Makassar membutuhkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.

Terkait hal ini, Munafri telah turun langsung melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan antrean panjang.

“Kami meminta adanya kejelasan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan, Pemerintah Kota tidak ingin pertemuan ini sebatas seremoni, namun yang paling penting adalah agar antrean dapat segera diurai dan pelayanan BBM kembali normal.

“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” kata dia.

Di beberapa lokasi antrean pembelian BBM menimbulkan masalah kekerasan atau perkelahian karena antarpengguna kendaraan karena masalah saling serobot antrean.