Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono: Reshuffle Kabinet Bagian dari Evaluasi dan Penataan

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Menurut Dave, Presiden memiliki pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

“Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif,” kata Dave di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Dave mengatakan konsolidasi antarlembaga perlu segera dilakukan setelah pejabat baru dilantik. Langkah tersebut penting agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur serta memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.

Namun, ia meminta pejabat yang baru dilantik diberi kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya.

Menurut Dave, penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup hanya berdasarkan latar belakang atau jabatan sebelumnya, tetapi juga perlu melihat kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta hasil kerja setelah menerima amanah.

Karena itu, dia menilai reshuffle tidak semestinya hanya menjadi pergantian personel, tetapi juga momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

Para pejabat baru, kata dia, perlu segera bekerja dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

Selain mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri, Presiden juga melakukan perubahan pada posisi strategis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dave menyebut Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian dan sebelumnya pernah memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri.

Meski demikian, Dave menekankan pentingnya kepemimpinan baru dalam memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia mengatakan tantangan yang dihadapi Polri ke depan cukup kompleks, antara lain pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut, Dave mendorong penguatan konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga terkait agar penanganannya dapat dilakukan secara efektif.

Dave juga mengatakan DPR akan mengawal kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.