Wagub Sumut: P-APBD Sumut 2026 Jangan Sekadar Ubah Angka, Harus Beri Dampak Nyata Bagi Rakyat

LKI Golkar – Wakil Gubernur Sumut H Surya menegaskan, Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 tidak boleh berhenti pada perubahan angka-angka anggaran, tetapi harus bermuara pada program yang manfaatnya benar-benar nyata dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut H Surya saat membacakan jawaban Gubernur Sumut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda P-APBD 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Jumat (28/8/2026) di DPRD Sumut. 

Surya mengatakan, berbagai pandangan, kritik, pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD. Dipastikan pembahasan anggaran harus mampu memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemprov Sumut menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumut. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Surya.

Ia menegaskan, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan nyata bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Sumut menyatakan terus mendorong pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam jawaban Gubernur tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi sorotan fraksi-fraksiDPRD Sumut, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Surya menyebut masukan legislatif diperlukan agar perubahan kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian fiskal, tetapi juga mampu memperkuat pencapaian target pembangunan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Sumut.

“Pemprov Sumut berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” katanya.

Menurut Surya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh proses pembahasan P-APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto mengatakan, setelah Pemprov Sumut menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD 2026, pembahasan akan memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Sutarto menyebut Rapat Paripurna DPRD Sumut berikutnya dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut. Setelah itu dilanjutkan pengambilan keputusan bersama DPRD Sumut dan Pemprov Sumut terhadap Ranperda P-APBD Sumut TA 2026.