Wagub NTB Dorong Regulasi Ketenagakerjaan Lebih Pro Buruh Perempuan

LKI Golkar –  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menitipkan pesan khusus kepada Gubernur dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB agar memperkuat regulasi yang berpihak pada buruh perempuan. Pesan itu disampaikan dalam dialog bersama serikat pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kantor Disnakertrans NTB, Jumat, 1 Mei 2026.

‎Wagub menilai perempuan pekerja menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Karena itu, menurut dia, kebijakan ketenagakerjaan perlu lebih sensitif terhadap kebutuhan spesifik buruh perempuan, terutama terkait pengaturan jam kerja dan penyediaan fasilitas pendukung.

‎“Saya menitipkan harapan kepada Pak Gubernur agar buruh perempuan mendapat perhatian lebih. Mereka bukan hanya pekerja, tetapi juga ibu dan pengelola keluarga,” kata Wagub.

‎Ia menekankan, selama ini pembahasan kebijakan ketenagakerjaan cenderung berfokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal, kata dia, aspek kesejahteraan lain seperti perlindungan kerja, fleksibilitas waktu, dan fasilitas penunjang belum sepenuhnya menjadi prioritas.

‎Hal ini, menurutnya, menjadi semakin mendesak jika melihat komposisi tenaga kerja migran asal NTB yang didominasi perempuan. Ia meyakini, keterlibatan perempuan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan produktivitas sektor industri.

‎Bagi pemerintah daerah, kata mantan Bupati Bima dua periode itu, peringatan May Day tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini, harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan serta menyerap langsung persoalan yang dihadapi buruh di Pulau Lombok dan Sumbawa.

‎“May Day adalah ruang evaluasi. Kita dengarkan masalah buruh, lalu kita rumuskan solusi bersama untuk satu tahun ke depan,” ujarnya.

‎Dalam forum yang sama, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah. Ia menyebut partisipasi gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga kepala dinas sebagai sinyal positif membaiknya komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

‎“Ini pertama kalinya May Day di NTB dihadiri lengkap oleh pimpinan daerah. Ini menunjukkan ada kemauan untuk membangun dialog yang lebih terbuka,” kata Wira.

‎Ia juga menyoroti komitmen Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang berjanji melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan peraturan daerah. Menurut Wira, langkah itu penting untuk memastikan aspirasi buruh tidak lagi terpinggirkan dalam proses legislasi.

‎“Kami akan mengawal komitmen tersebut agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan pekerja,” ujarnya.

‎Wira menambahkan, buruh seharusnya diposisikan sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan. Ia mengingatkan bahwa upaya mendorong kesejahteraan buruh menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

‎“Kalau kesejahteraan buruh tidak diperjuangkan, maka cita-cita kemakmuran akan sulit tercapai,” katanya.