Wagub Gorontalo Ajak Instansi Prioritaskan Produk UMKM Lokal

LKI Golkar – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengajak organisasi perangkat daerah, organisasi perempuan, dan berbagai instansi di daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal guna memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan UMKM serta Kelompok Rentan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Rabu.

Menurut Idah, pelaku UMKM di Gorontalo telah menghasilkan berbagai produk yang memiliki kualitas dan cita rasa yang mampu bersaing. Karena itu, dukungan yang dibutuhkan saat ini bukan hanya bantuan, tetapi juga promosi dan peningkatan pemesanan produk.

“Produk UMKM kita ini bagus-bagus. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya bantuan, tetapi bagaimana produknya dipromosikan dan dipesan sehingga usahanya terus berkembang dan pelanggannya semakin bertambah,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Idah mengaku akan mulai memesan produk dari para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan, termasuk jasa katering dan aneka makanan. Ia juga meminta panitia mendata nama, jenis usaha, dan nomor telepon peserta agar dapat dihubungi ketika pemerintah membutuhkan produk maupun jasa mereka.

Selain mendorong peningkatan pemasaran, Idah mengingatkan pelaku UMKM agar terus menjaga kualitas produk, baik dari sisi rasa, ukuran, maupun penyajian. Menurut dia, keterbukaan kepada pelanggan juga penting apabila terjadi penyesuaian harga akibat kenaikan biaya bahan baku.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, terutama bagi UMKM di sektor kuliner, karena produk makanan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan dapat menjadi objek pengawasan instansi terkait.

Idah menilai 25 pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan telah menunjukkan perkembangan usaha yang baik sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan.

Ia mengajak organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), serta instansi pemerintah untuk memberi kesempatan lebih besar kepada UMKM lokal menjadi penyedia produk maupun jasa dalam berbagai kegiatan.

Menurutnya, langkah tersebut akan membantu memperluas pasar, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui penggunaan produk lokal.