Ticker news is only displayed on the front page.
All voices matter
All voices matter
Udara Bontang Makin Tidak Sehat, Neni Minta Pelajar SMA Juga Belajar dari Rumah
Share your love
LKI Golkar – Kondisi udara di Kota Bontang yang memburuk membuat Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta pembelajaran siswa SMA, SMK, dan SLB sementara dilakukan secara daring.
Permintaan itu disampaikan Neni kepada Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (17/9/2026) pagi. Meski kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB berada di tangan pemerintah provinsi, Neni menilai kondisi udara perlu menjadi pertimbangan karena peserta didiknya merupakan warga Bontang.
“Sudah minta izin sama Sekertaris Provinsi untuk meliburkan anak SMA, SMK, dan SLB,” kata Neni.
Usulan tersebut muncul setelah angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Bontang mengalami kenaikan cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan Stasiun Kota Bontang Tanjung Laut pada pukul 06.00 Wita, ISPU berada di angka 115 dengan parameter utama PM2.5.
Dalam klasifikasi ISPU, angka tersebut telah masuk kategori tidak sehat. Sehari sebelumnya, angka ISPU yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang masih berada di angka 68 atau kategori sedang.
Neni mengatakan kondisi di lapangan juga menunjukkan perubahan. Ia menerima laporan dari jajaran Pemerintah Kota Bontang mengenai asap yang semakin tebal akibat kondisi sumber asap dan perubahan arah angin.
“Kadinkes, Kadisdik di lapangan, asap semakin tebal karena pengaruh sumber dan arah angin,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Neni meminta pembelajaran untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB dialihkan ke sistem online sampai kualitas udara dinilai lebih aman.
“Barusan info ke Sekprov kondisi udara di Bontang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah lebih dahulu menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi jenjang PAUD hingga SMP mulai Kamis (17/9/2026). Kebijakan tersebut berlaku sementara sampai Sabtu (19/9/2026) dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara.
Sementara itu, untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, keputusan akhir tetap berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena kewenangan pengelolaannya berada di tingkat provinsi.
