Serapan Anggaran Pemkot Makassar Masih Rendah, Munafri Akan Evaluasi Kinerja OPD 

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat

Saat ini, realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026 masih relatif rendah. Rata-rata penyerapan anggaran OPD baru berkisar 30 persen.

Munafri mengatakan pemerintah kota menargetkan percepatan realisasi anggaran sebelum memasuki Agustus 2026. Selama Juli ini, ia berencana memanggil satu per satu kepala OPD untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

“Saya sudah pastikan itu. Jadi begini, ini harus cepat digelontorkan (anggaran) supaya belanja masyarakat ini bisa meningkat. Untuk memastikan bahwa pola perputaran ekonomi ini bisa berjalan,” kata Munafri, Kamis (9/7/2026). 

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi setiap OPD dalam menjalankan program dan kegiatan.

“Jadi saya akan mengevaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita dorong maksimal sebelum bulan Agustus. Sehingga di bulan Juli ini saya akan panggil satu satu untuk melihat seperti belanjanya. Apa masalahnya, kenapa tidak dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan,” ujar Munafri. 

Munafri menjelaskan, sejumlah proyek mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan itu antara lain muncul pada proses lelang maupun persoalan hukum yang belum tuntas.

Ia mencontohkan proyek penataan kawasan Karebosi yang hingga kini belum dapat dilanjutkan karena masih menghadapi persoalan hukum.

“Ada beberapa yang punya kendala kendala, contoh pada saat pengerjaan. Pada saat proses lelangnya, lalu ada masalah dalam objek tersebut, misalnya Karebosi. Karebosi ini harusnya sudah jalan tapi ada persoalan hukum yang harus diselesaikan dulu. Bagaimana caranya mau dilanjut (Karebosi) kalau masih ada masalah hukumnya,” kata Munafri.

Munafri menambahkan, pemerintah juga akan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kendala yang dihadapi agar proses percepatan belanja daerah dapat dipahami publik.

“Hal hal seperti ini yang kita harus lihat dan memberikan informasi yang detail ke masyarakat supaya belanja ini bisa cepat digelontorkan,” ucap Munafri.

Ia menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Menurut dia, anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Pasti, kan anggarannya sudah ada, tinggal dijalankan. Jadi semakin banyak uang yang dibelanjakan oleh Pemkot Makassar semakin besar serapan yang diterima oleh masyarakat,” tutup Munafri.