Sejumlah Jabatan OPD di Tuban Masih Kosong, Bupati Siapkan Skema Pengisian Berbasis Talenta

LKI Golkar – Sejumlah jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tuban masih belum terisi secara definitif hingga April 2026. Pemkab pun tengah menyiapkan skema pengisian jabatan OPD dengan pendekatan berbasis potensi aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, proses pengisian jabatan OPD masih dalam tahap pengkajian untuk mendapatkan formulasi yang tepat.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat, tidak lama lagi, kami akan mulai mengkaji dan menindaklanjuti pengisian jabatan tersebut,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban ini menjelaskan, pemkab kini tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan mulai menerapkan sistem yang disebut sebagai marriage system.

Penempatan ASN sesuai Kecocokan Kompetensi

Melalui sistem ini, penempatan ASN disesuaikan dengan potensi, kompetensi, dan kecocokan pada masing-masing perangkat daerah.

“Kami sekarang menggunakan sistem marriage system. Artinya, kami terus mengkaji untuk mendapatkan formulasi terbaik dalam mengukur potensi ASN. Kira-kira mereka lebih cocok di OPD mana, di bidang apa,” jelasnya.

Menurut dia, pendekatan manajemen talenta menjadi kunci dalam proses tersebut. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kapasitas dan keahliannya.

“Manajemen talenta ini menjadi kunci. Kami ingin memastikan penempatan jabatan benar-benar sesuai dengan potensi masing-masing,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ada delapan jabatan OPD di lingkungan Pemkab Tuban yang hingga kini masih kosong. Di antaranya badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah (BPKPAD), satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (satpol PP dan damkar), dinas pendidikan, serta dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Selain itu, jabatan lain yang belum terisi yakni inspektorat, direktur RSUD dr R. Koesma, kepala bagian unit Layanan pengadaan (ULP), serta kepala bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kesra).

Dengan penerapan sistem berbasis talenta tersebut, Pemkab Tuban berharap pengisian jabatan OPD dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di daerah.