Munafri Paparkan Strategi Pengelolaan Sampah dari TPA hingga Rumah Tangga

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan pada kegiatan City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa 28 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berbagi praktik baik dan inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Dalam pemaparannya, Munafri mengungkapkan Kota Makassar sebelumnya menghadapi tantangan besar karena Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem open dumping, sehingga mendapat sanksi administrasi. “Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujarnya.

Menurut Munafri, kondisi tersebut mendorong Pemkot Makassar mempercepat pembenahan TPA sebagai langkah awal menyelesaikan persoalan sampah. Transformasi menuju sistem sanitary landfill, kata dia, kini telah mencapai lebih dari 85 persen.

Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil serta dilengkapi sistem pengelolaan gas metana dan air lindi. Gas metana dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar TPA, sedangkan air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan warga.

Namun, Munafri menegaskan penanganan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu, Pemkot Makassar juga mendorong perubahan dari sumber sampah melalui gerakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. “Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah nonorganik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” katanya.

Ia menjelaskan, sampah organik diolah melalui program Teba Modern sebagai fasilitas komunal serta biopori di setiap rumah. Program tersebut didukung sekitar 6.000 ketua RT yang bertugas memastikan pengelolaan sampah berjalan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Pemkot Makassar terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan. Edukasi pemilahan sampah juga diterapkan di sekolah mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP agar menjadi kebiasaan sejak usia dini.

Sebagai bentuk kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan tersebut melibatkan akademisi, komunitas, pegiat lingkungan, dan pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi serta penerapan teknologi pengelolaan sampah.

Di sisi lain, Pemkot juga memperkuat Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk melalui dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat dapat berjalan lancar. Munafri optimistis transformasi pengelolaan sampah yang dilakukan, mulai dari pembenahan TPA hingga penguatan partisipasi masyarakat, akan mampu membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.

“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” ucapnya.