MQ Iswara Ungkap Arah Baru APBD Jabar 2027: Fokus Pembangunan Diperluas Hingga Menyentuh Kabupaten/Kota dan Desa

LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkap adanya pergeseran signifikan arah kebijakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jabar 2026 untuk penyusunan RKPD 2027.

Jika sebelumnya pembangunan difokuskan pada infrastruktur kewenangan provinsi, kini orientasi anggaran mulai diperluas hingga menyentuh kabupaten/kota bahkan desa.

Menurut Iswara, perubahan ini tetap berada dalam koridor Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengatur proses perencanaan secara berjenjang dari bawah ke atas.

“Ya, sesuai  undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tentunya perencanaan itu berjenjang. Kemarin sudah dilakukan Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan, Musrenbang di tingkat kota/kabupaten, se-Jawa Barat sudah semua,” ujar Iswara di sela Musrenbang Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu 15 April 2026.

Ia menjelaskan, Musrenbang tingkat provinsi menjadi forum strategis untuk menyatukan seluruh aspirasi pemangku kepentingan, sebelum dibawa ke tingkat nasional.

Pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, kata Iswara, efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun berhasil dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), pendidikan, dan kesehatan.

Pada APBD TA 2026 arah kebijakan masih pembangunan untuk infrastruktur kewenangan provinsi. Pada Musrenbang penyusunan RKPD 2027 ini, arah kebijakan mulai mengalami perubahan signifikan.

“Nah tahun ini Pak Gubernur, dan DPRD, orientasinya mulai berubah. Sekarang sudah mulai ke kewenangan kabupaten/kota. Nah ini yang menarik,” katanya.

Ia menjelaskan, program pembangunan kini lebih menyasar kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, mulai dari jalan lingkungan desa, penerangan jalan, sarana Posyandu, hingga fasilitas Puskesmas termasuk pengadaan ambulans.

Hibah dan Bansos Berpeluang Kembali Dibuka

Tak hanya itu, skema bantuan juga diperluas dengan menghadirkan kembali hibah dan bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya sempat tidak tersedia.

“Bahkan hibah dan bansos pun sekarang bisa. Jadi dalam kamus usulan yang sekarang, itu ada 7 item untuk bantuan ke desa, ada 19 item bantuan keuangan kabupaten kota, ada 34 item untuk hibah, dan ada 2 item untuk bansos,” paparnya.

Dengan bertambahnya “menu” usulan tersebut, Iswara menilai alokasi APBD Jawa Barat ke depan akan lebih banyak mengalir ke daerah.

“Ini sekarang nampaknya anggaran APBD Jawa Barat TA 2027 akan banyak yang dialokasikan ke kabupaten/kota, ke kecamatan, bahkan ke desa. Ini yang sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya,” tegasnya.

Meski demikian, saat ditanya Volume APBD 2027, DPRD masih menunggu hasil  audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau untuk Volume APBD TA 2027 kita masih menunggu Evaluasi Semester I dan Prognosis 6 bulan ke depan, kemudian penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA 2027,” ujarnya.

DPRD sendiri, lanjut Iswara, membawa aspirasi masyarakat melalui berbagai jalur seperti hasil reses, kunjungan kerja, hingga rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

Namun ia mengingatkan, pada akhirnya  tinggi atau banyaknya usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Pada akhirnya tetap akan dibuat  prioritas. Pasti kebutuhannya tinggi, ajuannya banyak sekali, tapi likuiditas kita terbatas,” katanya.

Kendati fokus bergeser ke wilayah kabupaten/kota, sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Terlebih dengan dibukanya kembali peluang hibah untuk lembaga seperti pesantren, yayasan, dan tempat ibadah.

“Sekarang sudah dibuka menunya, hibah kepada pesantren, kepada yayasan, kepada masjid, sekarang dimungkinkan, jadi tagline Jabar Istimewa makin terbukti, Lembur Diurus, Kota Ditata,” pungkasnya.