Menteri Wihaji: Membangun Manusia Tak Seperti Bikin Jalan, Hasilnya Baru Terlihat Jangka Panjang

LKI Golkar – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga resmi menggelar forum strategis bersama 15 pemerintah kabupaten/kota pilihan guna menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Acara yang berlangsung selama lima hari ini dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa PJPK merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mengelola tantangan demografi serta memaksimalkan potensi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Didampingi jajaran Sesmen dan Deputi, Menteri Wihaji menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki profil kependudukan yang unik.

Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang spesifik dan berbasis data agar pembangunan tepat sasaran.

“Peta jalannya ini menjadi acuan. Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang harus dikerjakan adalah program A, B, dan C. Tujuannya agar pemerintah daerah semakin baik dalam mendesain kotanya untuk mengkapitalisasi bonus demografi kita,” ujar Wihaji di Bogor, Senin (13/6/2026).

Target utama dari implementasi PJPK ini adalah kenaikan drastis pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga indikator utama:

• Pendidikan: Meningkatkan rata-rata lama sekolah.
• Kesehatan: Memperpanjang angka harapan hidup masyarakat.
• Ekonomi: Meningkatkan pendapatan per kapita warga secara berkelanjutan.

Pemilihan 15 kabupaten/kota sebagai langkah awal didasarkan pada rekomendasi Kemenpan RB. Ke-15 daerah ini dianggap telah memenuhi sebagian besar dari 30 indikator prioritas pembangunan keluarga.

“Kebetulan saya pernah menjadi kepala daerah, jadi saya paham betul pentingnya MPP. Pelayanan kependudukan, mulai dari syarat-syarat administratif hingga kesehatan, akan bersinergi di titik Mall Pelayanan Publik tersebut,” tambah Wihaji.

Dalam perumusan peta jalan ini, kementerian memberikan perhatian khusus pada variabel demografi teknis, seperti:

• Total Fertility Rate (TFR): Menjaga angka kelahiran ideal di kisaran 2,1 (rata-rata 2 anak per keluarga).
• Angka Kematian Ibu dan Anak: Menekan angka kematian seminimal mungkin melalui layanan kesehatan reproduksi yang merata.
• Indeks Pembangunan Keluarga (Ibang): Mewujudkan keluarga berkualitas sebagai unit terkecil pembangunan bangsa.

Wihaji mengakui bahwa tantangan terbesar kementeriannya adalah memberikan pemahaman bahwa hasil dari pembangunan kependudukan tidak terlihat secara instan.

“Berbeda dengan kementerian lain yang membangun jalan atau rumah sakit yang fisiknya langsung terlihat, kami membangun manusia. Kualitas manusia baru akan terlihat dalam jangka menengah dan panjang,” jelasnya.

Guna mendukung langkah ini, Kementerian Kependudukan telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran, serta Kemendagri untuk skema pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mencapai indikator PJPK.