Menko Bahlil Ungkap Subsidi dan Kompensasi Listrik Tembus Rp 200 Triliun

LKI Golkar – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap subsidi dan kompensasi listrik yang harus ditanggung pemerintah saat ini telah menembus lebih dari Rp 200 triliun. Besarnya beban tersebut mendorong pemerintah mencari sumber energi yang lebih efisien untuk menopang kebutuhan listrik nasional.

Bahlil menyebut pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk menekan beban pembiayaan listrik. Pemerintah pun mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diproyeksikan memberi efisiensi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali,” kata Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM dalam paparannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menjelaskan pembangunan PLTS 100 GWp telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Pemerintah memperkirakan pengembangan kapasitas tersebut dapat memberikan efisiensi terhadap subsidi APBN sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 73 triliun.

Dorongan pengembangan PLTS juga berkaitan dengan komitmen pemerintah menjalankan transisi energi. Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Indonesia mulai membangun kawasan industri hijau sekaligus menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah menilai pengembangan energi terbarukan perlu berjalan bersama kebutuhan menjaga harga listrik tetap kompetitif. Bahlil menyebut sumber energi yang dikembangkan nantinya mencakup matahari, angin, air, hingga gas dengan skema yang tetap mempertimbangkan keekonomian.

Arah pengembangan pembangkit listrik tersebut juga telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW dalam periode 10 tahun.

Dari tambahan kapasitas itu, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Pemerintah membuka ruang kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang memiliki harga kompetitif.

Bahlil menegaskan percepatan transisi energi tidak semata-mata berkaitan dengan target pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan pembiayaan yang harus ditanggung negara.

Pengembangan PLTS 100 GWp menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut. Dengan kapasitas energi surya yang lebih besar, pemerintah berharap kebutuhan listrik nasional dapat ditopang sumber energi yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama membantu menekan beban subsidi serta kompensasi listrik.

Pertamina Tahan Harga BBM Nonsubsidi dan Avtur untuk Oktober

Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menyampaikan terdapat arahan agar menahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan Avtur, untuk bulan Oktober.

“Posisi bulan ini, per Oktober itu memang ada arahan untuk harga seluruh JBU (Jenis Bahan Bakar Minyak Umum/BBM nonsubsidi) retail dan avtur itu masih kami tahan, sama dengan harga September,” ucap Joko dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Joko menjelaskan pergerakan harga BBM nonsubsidi pada Januari 2025 hingga awal 2026 relatif landai dan berada di bawah Rp 20 ribu per liter.

Akan tetapi, eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026 menyebabkan harga BBM melonjak secara signifikan, bahkan melampaui Rp 25 ribu per liter untuk BBM jenis Solar. “Khusus yang Pertamax dan Pertamax Green pada April itu memang ada pembatasan, tidak naik. Baru kemudian di bulan Juni dinaikkan,” kata Joko.

Pertamax sempat naik menjadi Rp 16.250 per liter, sebelum turun dan bertahan di level Rp 15.950 per liter pada Agustus–Oktober 2026.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex menyesuaikan harga dengan harga minyak dunia, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengatur tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur ini memang mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak 28 Februari 2026,” kata Joko.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan September 2026. Kitty menyampaikan penetapan harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.