
Menko Bahlil: Hilirisasi 28 Komoditas Tidak Terpusat di Jawa
Share your love
LKI Golkar – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan menyinkronkan program lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan hilirisasi. Langkah ini ditempuh agar agenda hilirisasi berjalan lebih terkoordinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Bahlil menyebutkan, sinkronisasi program akan dilakukan dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kemenko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan beberapa kementerian lain melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan,” ungkap Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Ia melanjutkan, pihaknya telah memiliki blueprint hilirisasi yang mencakup 28 komoditas dari berbagai sektor, yakni mineral, batu bara, perikanan dan pertanian, perkebunan, serta kehutanan.
Bahlil menilai hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah struktur ekonomi nasional dari yang bertumpu pada konsumsi menjadi lebih produktif. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Menurut Bahlil, pembangunan industri juga tidak akan sepenuhnya terpusat di Pulau Jawa. Ia akan mendorong penempatan industri di daerah yang dekat dengan sumber bahan baku untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Rencana kita dalam rangka pembangunan ini tidak semuanya mesti di Jawa. Harus kita letakkan juga di daerah-daerah,” pungkasnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Kebijakan ini diarahkan untuk membangun rantai industri secara utuh di dalam negeri, bukan sekadar mengekspoitasi sumber daya alam secara mentah. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terintegrasi agar nilai tambah ekonomi dapat diserap secara maksimal di dalam negeri.
Rosan mengibaratkan hilirisasi sebagai mesin penggerak transformasi ekonomi, sedangkan investasi bertindak sebagai mesin penopang pertumbuhan. Melalui keterpaduan keduanya, Indonesia berupaya melepaskan diri dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Ia mencontohkan keberhasilan pada sektor nikel yang kini telah memiliki ekosistem industri relatif terintegrasi di Indonesia. Ekosistem tersebut membentang dari pengolahan bijih nikel, produksi anoda dan katoda, pembuat sel baterai dan battery pack, hingga tahap daur ulang baterai kendaraan listrik (electri vehicle/EV).
Dampak nyata dari kebijakan hilirisasi nikel terlihat dari lonjakan nilai ekspor nasional secara signifikan. Pada periode 2016-2017, nilai ekspor nikel Indonesia tercatat berada di kisaran US$ 3,3 miliar. Angka ini meningkat drastis menjadi sekitar US$ 33 miliar pada 2025. Peningkatan sebesar 10 kali lipat tersebut menjadi bukti nyata kontribusi penciptaan nilai tambah dan industrialisasi.



