Manipulasi Spek Beras Fortifikasi Meresahkan, Firman Soebagyo Desak Hapus Beras Fortifikasi, Sisakan Dua Jenis Saja

LKI Golkar – Di tengah hebohnya kasus manipulasi spesifikasi beras fortifikasi yang beredar di masyarakat dan telah ditindak Menteri Pertanian (Mentan) serta Aparat Penegak Hukum (APH), anggota Komisi IV DPR RI bidang Pangan dan Pertanian, Firman Soebagyo, menegaskan perlunya kepastian hukum.

Hal itu disampaikan Firman dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog yang dihadiri Menko Bidang Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan stakeholder pangan lainnya.

Menurut Firman, kasus beras fortifikasi yang dioplos dan dimanipulasi ini telah menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku usaha dan merugikan masyarakat sebagai konsumen.

“Kita semua prihatin dengan manipulasi spek beras fortifikasi ini. Ini jelas merugikan konsumen dan merusak iklim usaha. Saya apresiasi Mentan dan APH yang sudah melakukan proses hukum,” ujar Firman.

Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum dan usaha, Firman meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas dan solutif.

“Saya minta pemerintah membuat aturan tegas: Hapus saja jenis beras fortifikasi itu. Kita hanya terapkan 2 jenis beras, yaitu beras premium dan medium. Ini penting agar ada kepastian berusaha dan aturan hukum yang jelas,” tegas Firman Soebagyo.

Ia menjelaskan, selama ini regulasi yang membagi beras menjadi banyak jenis, termasuk fortifikasi, justru membuka celah untuk dimanipulasi oleh oknum nakal.

“Kalau aturannya jelas hanya 2 jenis, standarnya SNI-nya jelas, harganya jelas, konsumen tidak bingung, pedagang juga tidak bisa main-main dengan istilah fortifikasi untuk mengoplos beras kualitas rendah dijual mahal,” lanjutnya.

Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI ini juga menekankan bahwa kebijakan ini akan sejalan dengan perlindungan konsumen dan pemberdayaan petani.

“Dengan hanya 2 klasifikasi, Bulog juga lebih mudah menyerap gabah petani, distribusi lebih terkontrol, dan pengawasan APH serta Badan Pangan Nasional lebih efektif. Tidak ada lagi ruang untuk permainan spek,” tutupnya.

Firman berharap usulan ini bisa segera dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian agar menjadi kebijakan nasional yang mengikat.