Legislator Golkar Ajukan Konsep Baru Untuk Swasembada Pangan: Beli Lahan Produktif

LKI Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengusulkan konsep baru dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Yakni mengubah konsep anggaran cetak sawah baru menjadi pembelian lahan pertanian produktif.

Ia menilai konsep swasembada pangan saat ini perlu dievaluasi. Karena, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN alih fungsi lahan pertanian mencapai 554.000 hektar per tahun. Firman menilai hal itu sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

“Jika alih fungsi lahan sawah mencapai 554 ribu hektar/tahun, maka konsep swasembada pangan harus segera di evaluasi,” kata Firman, dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/12/2025).

Ia menyampaikan, selama ini kebijakan cetak sawah baru sering menghadapi berbagai kendala. Mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur irigasi hingga biaya yang tidak sedikit. Sehingga hasil yang diperoleh belum optimal dalam mendongkrak produksi pangan nasional.

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan agar anggaran cetak sawah baru dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah memiliki irigasi teknis, kemudian dikelola langsung oleh Pemerintah sebagai solusi alternatif.

“Saya punya gagasan sangat rasional dan layak dipertimbangkan yakni mengubah konsep anggaran cetak sawah baru sebaiknya digunakan untuk membeli lahan pertanian produktif sudah beririgrasi teknis dan dikelola Pemerintah,” tuturnya.

Pihaknya juga yakin, langkah tersebut dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara tepat, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, kata Firman, dengan membeli lahan sudah produktif, Pemerintah tidak perlu lagi melalui proses panjang seperti pembukaan lahan baru, pembangunan irigrasi, hingga penyesuaian kondisi tanah.

Adapun keuntungan dari pendekatan tersebut antara lain peningkatan produksi pangan nasional, efisiensi anggaran serta pengelolaan pertanian yang lebih terkontrol dan berkelanjutan.

“Jika dikelola Pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugiaan dapat ditekan ini penting untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud,” tandasnya.