Komisi IX Minta BPOM Perketat Pengawasan MBG, Pastikan Program Berjalan Sesuai Standar

LKI Golkar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah catatan penting terkait kesiapan sistem pengawasan, terutama dalam memastikan keamanan pangan, kualitas bahan baku, serta proses distribusi makanan. Mengingat program ini menyentuh langsung konsumsi masyarakat dalam skala besar, potensi risiko seperti makanan tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan menjadi perhatian serius.

Merespons hal tersebut, Komisi IX DPR RI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses—mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan—berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
Pengawasan yang kuat dinilai penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menegaskan bahwa pengawasan merupakan kunci utama keberhasilan program.

“MBG adalah program yang sangat baik dan menyentuh langsung masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. BPOM perlu memastikan setiap makanan yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam program berskala besar seperti MBG, kelalaian kecil dalam pengawasan dapat berdampak luas.

“Kita tidak ingin program yang niatnya melindungi justru menimbulkan risiko. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Komisi IX berharap BPOM dapat memperkuat pengawasan pre-market dan post-market, meningkatkan frekuensi inspeksi di lapangan serta memperketat kontrol terhadap pelaku usaha penyedia makanan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Komisi IX menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang ketat dan terintegrasi, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal serta menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.