Komisi I DPR RI Dukung Penguatan Pertahanan Nasional sambil Menjaga Kelestarian Lingkungan

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa penguatan sistem pertahanan negara merupakan kebutuhan yang harus terus diupayakan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu program Kementerian Pertahanan yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan bangsa menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang adalah rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Terkait penggunaan kawasan hutan sebagai lokasi pembangunan markas Yon TP, Dave Laksono mencermati bahwa pada 27 Juli 2026, Kementerian Kehutanan telah menyerahkan 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kepada Kementerian Pertahanan sebagai dasar hukum pemanfaatan kawasan tersebut.

Komitmen ini juga ditegaskan oleh Menteri Pertahanan yang menyampaikan bahwa pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Saya memandang bahwa kebutuhan untuk memperkuat pertahanan negara dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan sepanjang setiap langkah dilaksanakan secara terukur, didukung perencanaan yang matang, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pelaksanaannya,” ujar Dave Laksono.

Menurutnya, perhatian yang disampaikan oleh pegiat lingkungan maupun masyarakat adat patut dipandang sebagai bagian dari dinamika dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi tersebut merupakan masukan yang konstruktif untuk semakin menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan.

Komunikasi yang terbuka, transparansi informasi, serta pelaksanaan yang akuntabel akan menjadi faktor penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan, dasar hukum, dan manfaat dari kebijakan ini.

Komisi I DPR RI mendukung setiap langkah yang bertujuan memperkuat sistem pertahanan nasional.

Pada saat yang sama, seluruh pelaksanaannya diharapkan senantiasa berlandaskan tata kelola yang baik, kepastian hukum, serta sinergi yang erat antarkementerian dan lembaga, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat.