Komisi I DPR Buka Peluang Ubah RUU Penyiaran, Aspirasi Kreator Konten Bakal Ditampung - lkipartaigolkar

Komisi I DPR Buka Peluang Ubah RUU Penyiaran, Aspirasi Kreator Konten Bakal Ditampung

Share your love

LKI Golkar – Komisi I DPR RI memastikan berbagai aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

DPR membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan, termasuk terkait kekhawatiran adanya pembatasan kebebasan berekspresi di platform digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, DPR telah menuntaskan proses penetapan RUU Penyiaransebagai inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna pada 8 September 2026.

Draf regulasi tersebut juga telah diserahkan kepada pemerintah untuk memasuki tahap pembahasan bersama.

Pemerintah selanjutnya telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar penunjukan perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum pembahasan bersama DPR dimulai.

“Di DPR kita sudah selesai, sudah melewati paripurna dan kita sudah mengirim ke pemerintah. Pemerintah juga sudah mengirim Surpres-nya dan nanti akan dilengkapi dengan DIM-nya. DIM-nya saat ini sedang disirkulasikan ke sejumlah menteri terkait, sehingga kita bisa mulai pembahasan untuk merampungkan undang-undang ini,” ujar Dave dikutip, Jumat (20/11/2026).

Dave menjelaskan, DIM pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam draf RUU Penyiaran.

Melalui daftar tersebut, DPR dan pemerintah akan membahas ketentuan yang perlu diperbaiki, disepakati, maupun disempurnakan sebelum rancangan undang-undang ditetapkan.

Ia juga merespons kekhawatiran masyarakat, terutama pengguna platform digital dan kreator konten, mengenai sejumlah pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Menurut Dave, berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari aspirasi publik yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembahasan. Ia menegaskan, ketentuan dalam RUU Penyiaran belum bersifat final sehingga masih memungkinkan untuk diperbaiki.

“Ya, itu memang ada beberapa pandangan seperti itu, tapi ini kan masih belum selesai. Ini masih draf dan kita masih menerima DIM dari pemerintah untuk disempurnakan. Segala macam masukan itu bisa kita lengkapi agar kita sempurnakan,” jelasnya.

Sebagai informasi, proses pembahasan RUU Penyiaran memasuki tahapan berikutnya setelah pimpinan DPR RI menerima Surpres Nomor R-55 tertanggal 28 September 2026. Surat tersebut memuat penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan penerimaan Surpres tersebut dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, pada 9 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan telah merampungkan DIM RUU Penyiaran dan membubuhkan paraf pada dokumen tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan, pemerintah tetap menjadikan kebebasan berekspresi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam penyempurnaan regulasi penyiaran.

Pembaruan UU Penyiaran diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan ekosistem media. Perubahan tersebut mencakup kehadiran layanan over the top (OTT), video on demand, siaran langsung atau live streaming, hingga distribusi konten melalui berbagai platform digital.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *