Kejar Target UU Obligasi Daerah Tahun Ini, Markus: Solusi Pemda ‘Kering’ Akibat Efisiensi

LKI Golkar – Fraksi Partai Golkar di MPR RI tengah mempercepat penyusunan naskah akademis untuk mendorong RUU tentang Obligasi Daerah agar resmi disahkan tahun ini. Langkah ini dinilai sebagai terobosan konkret di tengah ‘keringnya’ keuangan pemda akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana kelolaan daerah oleh pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng saat membuka acara Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19/5/2026).

Markus mengungkapkan bahwa Sumsel merupakan provinsi ketujuh sekaligus wilayah terakhir di luar Jakarta dalam rangkaian safari serap aspirasi ini. Sebelumnya, kegiatan serupa telah sukses dilaksanakan di Sulawesi Utara, Yogyakarta, Jawa Barat (Bandung), Bali, NTT, dan Jawa Timur.

“Karena kita semua sedang efisiensi, nanti terakhir kita di Jakarta. Mestinya kita masih keliling lagi ke beberapa daerah, tapi karena efisiensi kita batasi dan Sumsel ini menjadi provinsi terakhir kita melakukan sarasehan,” ujar Markus dalam sambutannya.

Markus menjelaskan, forum sarasehan ini berfungsi layaknya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Masukan dari para narasumber dan praktisi di daerah akan langsung diramu menjadi bahan dasar naskah akademis. Tim penyusun ditargetkan merampungkan dokumen ini pada Agustus 2026 untuk segera diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI agar bisa langsung masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Isu obligasi daerah sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2000. Namun, Markus menilai momentum saat ini adalah yang paling tepat karena kondisi fiskal daerah yang sedang memperketat ikat pinggang akibat pemangkasan dana transfer pusat.

“Sekarang daerah-daerah boleh dibilang lagi kering semua karena DKD-nya dikurangin. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Negara harus tetap maju, daerah tetap maju. Salah satu terobosan adalah menerbitkan obligasi daerah,” tegasnya.

Saat ini, APBD dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemda dituntut untuk tetap mandiri dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.

Obligasi daerah diproyeksikan menjadi alternatif pembiayaan mandiri yang melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga keuangan lewat instrumen pasar modal. Meski jadi harapan baru bagi pembiayaan pembangunan, Markus mengingatkan bahwa proses penerbitan obligasi daerah tidak instan. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi oleh setiap pemda yang ingin memanfaatkan instrumen ini.

“Untuk menerbitkan obligasi daerah itu susah-susah gampang. Semuanya harus dirapikan, pembukuannya dirapikan, personelnya dirapikan, politiknya pun harus dirapikan. Jadi mudah-mudahan sarasehan hari ini bisa memperkaya kami di Fraksi Partai Golkar untuk menyelesaikan naskah akademis,” pungkas Markus.

Selain dihadiri Melchias Markus Mekeng, agenda yang digagas oleh MPR RI ini juga menghadirkan Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai keynote speaker. Turut hadir sejumlah narasumber penting lainnya, antara lain Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Kepala Departemen Penilaian Emiten OJK I Made Bagus Tirthayatra, Guru Besar Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto.