Kasus Keracunan Di Cirebon, Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono: Keselamatan Anak Tidak Boleh Dikorbankan, Dapur MBG yang Lalai Harus Ditindak Tegas

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, terutama pengelola dapur yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada anak-anak.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Saya mengecam keras setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Pengelola dapur tidak boleh bekerja asal-asalan, apalagi ketika makanan yang mereka siapkan dikonsumsi oleh anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi target jumlah porsi,” tegas Dave.

Menurut Dave, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memikul tanggung jawab besar untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan kebersihan makanan hanya demi mengejar kecepatan atau kuantitas produksi.

Dave menilai penghentian sementara operasional SPPG yang terkait dengan kejadian di Cirebon merupakan langkah awal yang perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus menjadi dasar untuk menentukan penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran standar atau kelalaian, sanksi harus dijatuhkan secara tegas dan proporsional. Penutupan permanen perlu dipertimbangkan apabila tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku memang membenarkannya.

Ia juga meminta agar penanganan para korban menjadi prioritas. Seluruh siswa dan pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan harus mendapatkan pelayanan medis yang memadai, sementara pendataan korban dan pemantauan kondisi mereka perlu dilakukan secara cermat. Keluarga korban juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penanganan medis, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut atas kejadian tersebut.

Dave menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan atau jumlah penerima manfaat yang terjangkau. Mutu makanan, keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional, dan perlindungan penerima manfaat merupakan bagian penting dari keberhasilan program.

“Program yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap dapur penyedia dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang,” tutup Dave.