Karhutla Kalimantan Ganggu Penerbangan dan Ancam Kesehatan, DPR Minta Keselamatan Warga Nomor Satu

LKI Golkar – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali berkobar di sejumlah wilayah Kalimantan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah untuk memperkuat penanganan di lapangan dan menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi.

Hetifah menegaskan, situasi saat ini sudah bergeser dari sekadar musibah kebakaran lahan biasa menjadi ancaman bencana serius yang melumpuhkan mobilitas, mengganggu penerbangan, serta mengancam kesehatan masyarakat luas.

“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Hetifah, Minggu (23/8/2026).

Titik Panas Melonjak Empat Kali Lipat

Kekhawatiran parlemen bukan tanpa alasan. Data Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan drastis jumlah titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pada 19 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 518 titik panas berkategori kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut—meroket lebih dari empat kali lipat hanya dalam tempo satu hari. Secara kumulatif sepanjang 17–19 Agustus, total titik panas bahkan menembus 750 titik.

Kondisi serupa merembet ke Kalimantan Timur. Data BPBD Kaltim per 19 Agustus 2026 mencatat ada 413 titik karhutla dengan luas area terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu daerah terparah dengan 72 lokasi kebakaran yang menghanguskan 415,51 hektare lahan.

“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” ujar politikus senior tersebut.

Lindungi Warga Terdampak, Jangan Cuma Sibuk Padamkan Api

Hetifah mengapresiasi kesiapsiagaan tim gabungan yang terus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat, operasi water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, ia mengingatkan bahwa strategi penanganan tidak boleh fokus pada pemadaman fisik semata.

Pemerintah daerah diminta bergerak cepat mengamankan benteng pertahanan kesehatan masyarakat.

“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat rentan,” paparnya.

Ia juga meminta BNPB dan BPBD memperkuat komando berbasis data. Setiap deteksi titik panas harus langsung diverifikasi dan dieksekusi di lapangan tanpa birokrasi berbelit.

Ancaman Asap Masih Panjang Hingga Oktober

Ancaman karhutla diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Berdasarkan analisis BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan, sementara potensi musim hujan baru diperkirakan masuk pada pertengahan Oktober.

Dengan rentang waktu berisiko yang masih sangat panjang, pemerintah diminta tidak hanya menyiapkan pemadam kebakaran harian, melainkan skenario bertahan jangka panjang.

“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” tutur Hetifah.