Kapoksi XII FPG DPR RI Bambang Patijaya Dukung Opsi Tak Perpanjang Ekspor Gas WNTS: Gas 180-185 MMscfd Bisa Diarahkan ke Dalam Negeri Mulai 2028

LKI Golkar – Kapoksi XII Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya mendukung pertimbangan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.

Ia menekankan bahwa kontrak penjualan gas Indonesia ke Singapura melalui jaringan pipa West Natuna Transport System (WNTS) yang akan berakhir pada 2028 menjadi momentum tepat untuk memprioritaskan pasokan dalam negeri.

Menurut Bambang, volume gas yang saat ini mengalir melalui WNTS mencapai sekitar 180–185 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd). Jika kontrak ekspor tersebut tidak diperpanjang, gas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan domestik.

“Tahun 2028 kontrak penjualan Indonesia ke Singapura lewat jaringan pipa WNTS atau West Natuna Transport System akan berakhir. Sehingga gas yang kira-kira sekarang sekitar 185 MMscfd, 180 MMscfd itu dapat dipergunakan secara maksimal untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Bambang dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/10/2026).

Sekretaris Jendral PPK Kosgoro 1957 ini menambahkan, di jalur pipa WNTS sudah tersedia percabangan di pipa Pemping yang mengarah ke Batam. Infrastruktur ini memungkinkan gas dari WNTS disalurkan langsung ke Batam dan wilayah sekitarnya.

“Kita tahu sekarang di dalam jalur pipa WNTS itu sudah dibuat percabangannya di pipa Pemping, dan itu akan dari WNTS menuju kepada Batam. Nah sehingga untuk 2028, jika memang Menteri ESDM tidak memperpanjang kontrak ekspor gas tersebut ke Singapura, itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang mana dapat mengakselerasikan industri dalam negeri dan untuk kebutuhan dalam negeri lainnya terkait dengan gas tersebut,” tegas Bambang.

Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menko Bahlil yang sebelumnya membuka opsi menghentikan ekspor gas ke negara tetangga demi memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu di tengah situasi “survival mode” yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari kalangan industri, termasuk Kadin, yang menilai prioritas gas untuk dalam negeri akan mendorong kebangkitan manufaktur nasional.

Komisi XII DPR RI menilai pengalihan pasokan gas WNTS ke pasar domestik dapat memperkuat ketahanan energi, mendukung hilirisasi, serta mempercepat pertumbuhan industri di wilayah seperti Batam dan sekitarnya.