Harga Plastik Melonjak, Legislator Golkar Desak Pemerintah Segera Intervensi Lindungi UMKM

LKI Golkar – Lonjakan harga bahan baku plastik dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, mendorong DPR mendesak pemerintah segera turun tangan guna mencegah tekanan ekonomi yang lebih luas.

Di tengah ketidakpastian pasokan global dan meningkatnya biaya produksi, pelaku UMKM kini berada dalam posisi terjepit, dikarenakan harga bahan baku naik, sementara daya beli konsumen belum memungkinkan kenaikan harga jual. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika tidak segera diatasi.

Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto, melalui keterang tertulisnya, Selasa (7/4/2026) menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi konkret.

Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.

Menurutnya, lonjakan harga plastik telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil secara signifikan. Di sisi lain, pelaku UMKM menghadapi dilema karena tidak dapat serta-merta menaikkan harga jual tanpa risiko kehilangan konsumen.

“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM,” ujar Firnando.

Ia menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost-push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. Dalam kondisi tersebut, UMKM menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan daya tawar serta akses terhadap alternatif bahan baku.

Sebagai langkah mitigasi, Firnando mendorong pemerintah melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasokan global.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengadaan bahan baku impor melalui kerja sama langsung dengan negara-negara pemasok utama. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat masuknya pasokan ke dalam negeri dan meredam tekanan harga dalam jangka pendek.

Firnando juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diambil tidak bersifat sementara, melainkan mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi potensi gangguan distribusi bahan baku.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan harus berperan lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar agar pelaku UMKM tidak terus-menerus menanggung dampak dari gejolak global.

“Harapannya agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegas politikus Partai Golkar tersebut