
Hamka B. Kady Minta Pembagian Tanggung Jawab Pelebaran Akses Stasiun Whoosh Padalarang Diperjelas
Share your love
LKI Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta PT KCIC memperjelas pembagian tanggung jawab dalam rencana pelebaran akses menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Stasiun KCIC Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Menurut Hamka, kejelasan peran dan perencanaan bersama harus menjadi prioritas sebelum seluruh pihak membicarakan skema pembiayaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Jumat (13/11/26).
Ia menilai, koordinasi antarpihak yang terlibat masih perlu diperkuat. Pasalnya, dalam peninjauan lapangan, belum terlihat secara jelas pihak yang mengambil tanggung jawab atas masing-masing kebutuhan pembangunan akses tersebut.
“Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa,” ujarnya.
Hamka menjelaskan, secara regulasi, pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur jalan sebenarnya telah diatur. Jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, jalan kabupaten ditangani pemerintah kabupaten, sedangkan pembangunan jalan nasional berada di bawah kewenangan kementerian terkait.
Namun demikian, ia memahami bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka mengaku memahami kondisi keuangan negara maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tidak selalu memungkinkan untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur.
“Kami juga pahami, bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hamka mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil peran sebagai leading sector dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan akses menuju Stasiun KCIC Padalarang. Koordinasi perlu dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan agar pembagian tugas dan tahapan pekerjaan dapat disepakati secara konkret.
Ia menegaskan, kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan serta pihak yang bertanggung jawab harus ditetapkan terlebih dahulu. Setelah aspek perencanaan dan pembagian tugas menjadi jelas, barulah pembahasan mengenai sumber pendanaan dilakukan secara bersama melalui skema konsorsium.
“Kalau nanti kesepakatan-kesepakatan itu ada, siapa punya tanggung jawab dan sebagainya, sumber pendanaannya masih bisa kita pikirkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hamka menyampaikan bahwa salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dipertimbangkan adalah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Menurutnya, apabila diperlukan, kebutuhan pembangunan akses di kawasan tersebut dapat diusulkan untuk masuk dalam program IJD melalui koordinasi dengan Kementerian PU, sehingga tidak sepenuhnya membebani kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program IJD pada tahun ini juga masih menghadapi keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai Rp12 triliun, alokasi dana yang tersedia baru sekitar Rp4 triliun.
Kendati demikian, Hamka menyatakan Komisi V DPR RI siap mendukung penganggaran program IJD untuk tahun mendatang. Dukungan tersebut dapat dilakukan apabila skema pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta perencanaan pembangunan telah disusun secara matang dan terukur.
“Jadi pada saat pendanaan kita sepakati semuanya, saya kira itu bisa jalan. Perencanaannya dulu dipastikan secara cermat,” pungkasnya.



