Hadapi Ancaman Banjir hingga Kekeringan, Munafri Minta Kesiapsiagaan Bencana Jadi Budaya Warga Makassar

LKI Golkar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).

Apel yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin itu melibatkan BPBD, TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan kebencanaan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi ancaman bencana di Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri mengatakan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurut dia, kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Potensi bencana datang kapan saja, maka penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Munafri. 

Ia mengatakan upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketangguhan daerah. 

Apel kesiapsiagaan, kata dia, bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum menguji kesiapan personel, sumber daya, dan memperkuat sinergi antarlembaga.

Munafri mengingatkan Makassar memiliki sejumlah ancaman bencana berdasarkan kajian risiko, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kekeringan hingga banjir rob yang dipengaruhi perubahan iklim. Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.

“Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat, di mana setiap individu, keluarga, dan komunitas memiliki pemahaman terhadap risiko,” jelas Munafri. 

“Dan ini, mampu melakukan langkah-langkah mitigasi, serta siap bertindak secara cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat,” sambung Munafri. 

Ia mengatakan edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, simulasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas masyarakat hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih adaptif menghadapi bencana.

“Melalui edukasi, latihan simulasi, dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan, kita tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun masyarakat yang adaptif dan mampu bangkit lebih kuat setelah bencana terjadi,” ungkap Munafri. 

Munafri juga mendorong penerapan prinsip Build Back Better dalam proses pemulihan pascabencana. 

Ia mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media hingga masyarakat, memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.

“Maka, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Munafri.