Gubernur NTT Tegaskan Dana Gempa Flores Diawasi Ketat

LKI Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan seluruh dana dan bantuan untuk penanganan gempa bumi Flores harus dikelola transparan, tepat sasaran, dan diawasi secara berlapis guna mencegah penyalahgunaan.

Penegasan itu disampaikan menyusul dukungan pemerintah pusat berupa Bantuan Presiden senilai total Rp200 miliar untuk penanganan dan pemulihan dampak gempa. Dari jumlah tersebut, Pemprov NTT mendapat Rp40 miliar, sedangkan delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing menerima Rp20 miliar.

“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” kata Melki di Kupang, Sabtu (5/9).

Melki meminta pemerintah kabupaten penerima bantuan segera mengoptimalkan anggaran sesuai petunjuk teknis kementerian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para bupati bersama jajaran kecamatan, kelurahan, dan desa juga diminta memetakan seluruh wilayah terdampak agar kebutuhan masyarakat teridentifikasi dengan akurat dan bantuan tersalurkan secara adil.

“Semua dana dan bantuan yang masuk harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun pascabencana,” ujarnya.

Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 4 September 2026, gempa bermagnitudo 7,7 menyebabkan 130 orang meninggal dunia dan 96.385 orang mengungsi. Bencana tersebut juga merusak 99.568 rumah, serta berdampak pada 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan.

Status tanggap darurat masih berlangsung hingga 12 September 2026. Sementara BMKG mencatat 12.438 gempa susulan hingga 5 September pukul 05.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 174 gempa dirasakan masyarakat, dengan gempa susulan terbesar bermagnitudo 6,2 dan 36 gempa berkekuatan di atas magnitudo 5.

Melki memastikan pengawasan penggunaan bantuan akan terus dilakukan secara berjenjang, baik selama masa tanggap darurat maupun dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.