Gubernur bersama Bupati se-Babel Susun RTRW dan Wilayah Tambang

LKI Golkar – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani bersama bupati dan wali kota se-Kepulauan Babel melaksanakan rapat koordinasi untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengelolaan wilayah pertambangan di daerah itu.

“Rakor ini penting dan dan mendesak, karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini,” kata Hidayat Arsani saat membuka Rakor Bersama Bupati, Wali Kota dan Forkopimda Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan rapat koordinasi bersama Bupati Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Wali Kota Pangkalpinang kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Komisi II DPR Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Babel beberapa Waktu lalu.

Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR Republik Indonesia tersebut terdapat beberapa hal strategis yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penyusunan RTRW, pengelolaan wilayah pertambangan dan percepatan reforma agraria penyelesaian RTRW menjadi hal yang sangat penting dan mendesak, karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Tanpa kepastian tata ruang, maka berbagai program pembangunan akan mengalami hambatan. oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama kita semua untuk segera menyelesaikannya,” katanya.

Ia menyatakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan bijih timah di Kepulauan Babel ini harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa pemanfaatannya memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dalam hal reforma agraria perlu adanya percepatan dan koordinasi antar pihak agar penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti berbagai arahan dan masukan dari pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, peran aktif seluruh bupati dan walikota sangat diperlukan dalam mengawal implementasi kebijakan di daerah masing-masing.

“Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten, kota tentunya menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan strategis yang kita hadapi,” katanya.