Fraksi Golkar Matangkan Desain Pilkada Tak Langsung

LKI Golkar – PARTAI Golkar menggelar diskusi internal tentang sistem pemilihan kepala daerah di ruangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 21 Januari 2026. Persamuhan itu menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan peneliti bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro.

Keduanya memaparkan analisis tentang sistem pilkada tak langsung yang diusulkan oleh Partai Golkar. Namun, baik Yusril maupun Siti, enggan menjelaskan isi pembahasan dengan elite-elite partai berlambang pohon beringin itu. “Kan, tertutup,” kata Yusril ditemui di Kompleks DPR di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026.

Ditemui Tempo di ruangannya, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa kehadiran Yusril bukan dalam kapasitasnya sebagai menteri. Golkar mengundang Yusril untuk meminta pendapatnya sebagai ahli hukum tata negara.

“Bukan (sebagai menteri). Kan dia pakar hukum tata negara,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu pada Rabu sore.

Dalam sebuah foto yang dilihat Tempo, elite-elite mesin Orde Baru itu meriung di sebuah ruangan dengan spanduk di tembok yang bertuliskan ‘Focus Group Discussion Pilkada Melalui DPRD’. Menteri Yusril dan Sarmuji duduk bersebelahan dan menempati titk pusat lingkaran kursi. Keduanya diapit oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati.

Tampak hadir juga Wakil Ketua Umum Golkar Muhammad Idrus Marham. Sejumlah anggota DPR dari komisi II juga hadir seperti Zulfikar Arse dan Ahmad Irawan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sarmuji menjelaskan tujuan dari diskusi kelompok terarah ini adalah mematangkan konsep sistem pilkada lewat DPRD yang diusung oleh Golkar. Partai yang dipimpin oleh ketua umum Bahlil Lahadalia itu mengusulkan dua opsi model pelaksanaan pemilihan lewat DPRD.

Opsi pertama adalah pemilihan tak langsung yang dilaksanakan di semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Opsi kedua adalah pemilihan asimetris, yakni pilkada lewat DPRD hanya dilaksanakan di daerah tertentu dengan mempertimbangkan kerawanan, kondisi geografis dan literasi politik konstituen.

Sarmuji menuturkan bahwa Golkar teguh mendorong dua opsi tersebut. “Diskusi ini menyempurnakan desain yang sudah kita rencanakan tentang pilkada. Jadi kita memastikan bahwa setiap usulan kita itu hasil dari kajian yang mendalam,” kata Anggota Komisi VI DPR itu.

Legislator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa ke depan Golkar akan kembali menggelar diskusi terarah dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dengan latar belakang kepakaran di bidang politik pemerintahan hingga konsitusi. Salah satunya yang dijadwalkan untuk memberi masukan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Pematangan desain sistem pilkada ini dianggap menjadi upaya Golkar menjaga teknokrasi dan bersiap menyambut pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan bahwa UU Pilkada tidak akan dibahas pada tahun ini.

“(Desain sistem pilkada tak langsung) itu terus kita sempurnakan supaya pada saat nanti misalkan dibahas, kita sudah punya konsep yang betul-betul utuh dan komprehensif,” kata Sarmuji.

Agenda pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo ikut mendukung pilkada lewat DPRD seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu mereka diduga membahas agenda pilkada melalui DPRD.

Partai NasDem juga mendukung wacana pilkada tak langsung itu. Partai Demokrat juga menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Demokrat berubah haluan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung pada 2014.

PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang menolak tegas wacana pilkada lewat DPRD. Penolakan itu berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau rakernas I yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Jakarta. 

Kajian terbaru Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi mengungkap bahwa Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari penghapusan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Keuntungan yang diraup Golkar itu diperhitungkan dari pemetaan dominasi kepemilikan kursi di DPRD.