Fraksi Golkar Malteng Tegaskan Keterbatasan Fiskal Bukan Berarti Mengabaikan Pelayanan Dasar Publik

LKI Golkar – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengabaikan pelayanan dasar masyarakat. 

Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Tengah menegaskan, kondisi fiskal yang penuh tantangan harus dijawab dengan penetapan prioritas anggaran yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah, Izaach Sitaniapessy, saat membacakan kata akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di ruang utama Gedung DPRD Maluku Tengah, Masohi, Selasa (13/10/2026).

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyangkut kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Menurut Golkar, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan persoalan masyarakat yang mendesak harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menentukan arah belanja pembangunan.

Fraksi ini berpandangan, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan program yang benar-benar prioritas. 

Anggaran tidak cukup hanya disesuaikan secara administratif, tetapi harus melalui evaluasi menyeluruh terhadap manfaat, urgensi, dan kesiapan pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

“Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan penetapan prioritas yang tepat, bukan dengan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” demikian penegasan Izaach saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya.

Golkar juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan, tanpa mengesampingkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Lebih jauh, Fraksi Golkar menilai APBD Perubahan 2026 semestinya tidak sekadar menjadi instrumen penyesuaian angka-angka anggaran. 

Dokumen tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Maluku Tengah.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penanganan berbagai persoalan tersebut, menurut Golkar, perlu menjadi bagian dari kebijakan anggaran yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

Karena itu, setiap keputusan anggaran harus mempertimbangkan tiga hal mendasar, yakni kebutuhan nyata masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar berharap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar publik.

Fraksi Golkar menekankan, di tengah tantangan keuangan daerah, ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Tengah.