Dukung Harga Khusus BBM Rp 15.000 untuk Pengusaha Perikanan, Komisi XII Minta Tata Kelola Disiapkan

LKI Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendukung rencana pemerintah memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 15.000 per liter bagi pengusaha perikanan.

Harga itu berlaku bagi pengusaha yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonnage (GT).

Menurut Dewi, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memperkuat sektor produktif nasional, selama mekanisme pelaksanaannya disiapkan secara matang agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola.

“Kebijakan energi memang harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jika harga energi dapat dibuat lebih kompetitif untuk sektor produktif dengan mekanisme yang tepat, maka manfaatnya akan memberikan efek yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).

Dia menilai, harga BBM yang lebih kompetitif bagi pelaku usaha perikanan berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keterkaitan antara energi dan sektor produktif perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional karena biaya energi memiliki pengaruh besar terhadap struktur biaya produksi.

Dewi bilang, rencana tersebut sejalan pula dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah untuk memastikan seluruh aspek implementasi telah dipersiapkan sebelum kebijakan dijalankan.

“Kita tentu mendukung tujuannya. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanismenya, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai tujuan kebijakannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan tata kelola,” papar Dewi.

Ia berharap Kementerian ESDM dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan tersebut memiliki skema yang jelas, mulai dari penyediaan pasokan hingga sistem pengawasan di lapangan.

Dewi pun memastikan sebagai komisi yang membidangi sektor energi, Komisi XII akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan sesuai tujuan.

“Komisi XII tentu akan melihat kebijakan ini dari aspek energi dan tata kelolanya. Jika mekanismenya disiapkan dengan baik, pasokannya terjamin, distribusinya tepat sasaran, dan pengawasannya kuat, rencana ini dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan energi digunakan untuk mendorong produktivitas sektor strategis nasional,” sebutnya.