DPRD DKI Bentuk Pansus Fasos-Fasum, Pengawasan Aset Publik Diperketat

LKI Golkar – DPRD Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) baru demi meningkatkan kualitas tata kelola aset publik. Tugasnya, mengawasi penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Merespons Pansus tersebut, Legislator Jakarta sekaligus Anggota Pansus, Syafi Djohan berharap keberadaan pansus itu dapat mendorong pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyerahan fasos dan fasum.

“Pembentukan Pansus itu penting karena masih banyak pengembang yang belum memenuhi kewajiban menyediakan fasos dan fasum. Pansus Pengawasan Penyerahan Fasos dan Fasum bentukan DPRD DKI tidak hanya akan memeriksa dokumen administrasi. Lebih jauh, pansus ini juga bakal melacak status aset secara menyeluruh,” ujar Syafi, Rabu (15/4/2026).

Syafi mendukung langkah Pemprov Jakarta yang mengingatkan agar pengembang tidak menganggap penyediaan fasos dan fasum sebagai pemenuhan syarat administrasi belaka. Sebab tujuannya adalah warga bisa segera memanfaatkan fasos dan fasum.

Data Rinci

Politisi Golkar itu mendorong agar Pansus meminta pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Jakarta dam menyiapkan data rinci, untuk bahan pembahasan dalam rapat lanjutan.

“Fasos dan fasum adalah hak warga yang harus dijaga, diawasi, serta dimanfaatkan secara optimal. Pembentukan Pansus dan penguatan pengawasan penyediaan fasos-fasum menjadi bukti keseriusan DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” dia menandasi.