DPR Soroti Jaringan Judi Online Lintas Negara, Minta Pemerintah Putus Ekosistem Digital Secara Menyeluruh

LKI Golkar – Pengungkapan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk yang melibatkan ratusan warga negara asing dinilai menjadi peringatan serius atas semakin kompleksnya kejahatan digital di Indonesia. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut praktik judi online kini telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir.

“Kasus ini menunjukkan bahwa praktik judi online bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir, memanfaatkan celah teknologi digital, jaringan keuangan, serta lemahnya literasi dan pengawasan di ruang siber,” kata Dave saat dihubungi, Senin (11/5).

Menurut dia, langkah aparat penegak hukum bersama pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, patut diapresiasi karena intensitas penindakan terhadap jaringan judi online terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. 

Mulai dari pemblokiran situs, pemutusan rekening terkait, hingga penindakan terhadap operator disebut menunjukkan negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman tersebut.

Namun, Dave menilai pola operasi judi online terus berubah dan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Para pelaku disebut memanfaatkan server luar negeri dan berbagai platform digital baru untuk menghindari pengawasan aparat.

“Karena itu, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemblokiran situs, tetapi harus mampu memutus keseluruhan ekosistemnya secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Komisi I DPR, lanjut Dave, memandang penanganan judi online harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Upaya itu tidak hanya berfokus pada pemutusan akses konten, tetapi juga menelusuri aliran dana dan jaringan komunikasi yang menopang operasional judi online.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga serta kerja sama internasional, mengingat sebagian besar jaringan menggunakan infrastruktur digital dan server di luar negeri. Selain itu, kapasitas pengawasan siber, digital forensics, dan penegakan hukum berbasis teknologi dinilai perlu terus diperkuat.

Di sisi lain, Dave mengingatkan, pendekatan pencegahan tidak boleh diabaikan. Ia menilai judi online kini menyasar masyarakat secara masif, terutama generasi muda, melalui pendekatan psikologis dan algoritma digital yang agresif.

“Oleh sebab itu, edukasi literasi digital dan literasi finansial harus diperkuat agar masyarakat memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari praktik judi online,” tuturnya. 

Komisi I DPR, kata Dave, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberantas judi online. Ia optimistis upaya tersebut akan lebih efektif apabila dijalankan secara konsisten dan mampu memutus seluruh rantai ekosistem judi online dari hulu hingga hilir.