DPR Restui Anggaran Pertahanan Rp189 T: Dave Laksono Minta Modernisasi Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit Diprioritaskan

LKI Golkar – Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan menyepakati alokasi anggaran pertahanan APBN 2027 sebesar Rp189 triliun, naik Rp50 triliun dari pagu anggaran yang sebelumnya disepakati pada pagu awal Rp139 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, meyakini tambahan anggaran ini akan mempercepat akselerasi modernisasi pertahanan Indonesia yang tangguh, modern, dan mandiri.

Dave menegaskan kenaikan anggaran ini merupakan amanah negara yang wajib disalurkan tepat sasaran, termasuk untuk perbaikan Alutsista serta peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan ASN/pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan serta Mabes TNI.

“Anggaran Rp189 triliun ini komitmen bersama DPR dan Pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Kami mendorong agar dana ini langsung menyasar kebutuhan mendasar di lapangan, mulai dari percepatan modernisasi Alutsista tiga matra, peningkatan kesejahteraan dan tunjangan personel Kemhan-TNI, hingga kesiapsiagaan tanggap cepat prajurit saat menangani krisis dan bencana alam,” ujar Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pemeliharaan Alutsista dan Kesiapsiagaan Tempur Dave menekankan pentingnya kelanjutan perawatan (maintenance & overhaul) Alutsista TNI AD, AL, dan AU, khususnya untuk mengamankan wilayah strategis perbatasan seperti Laut Natuna Utara guna memperkuat daya gentar (deterrence effect) nasional.

“Seluruh matra harus berada pada kesiapsiagaan tempur (combat readiness) tertinggi. Suplai logistik, BBM, latihan terpadu, serta kesiapan prajurit di pulau terluar harus tertata mantap untuk menjalankan tugas negara kapan saja,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Respons Bencana, Industri Dalam Negeri, dan Kesejahteraan SDM Selain tugas pertahanan, Dave mengingatkan peran vital TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), terutama penanganan bencana alam seperti di NTT maupun Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ia mendorong agar penguatan Alutsista berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas hidup SDM pertahanan serta pemberdayaan industri dalam negeri.

“TNI adalah benteng kedaulatan sekaligus pengayom masyarakat. Penguatan Alutsista wajib berimbang dengan kesejahteraan prajurit TNI dan ASN Kemhan, mulai dari tunjangan berkeadilan, layanan kesehatan, hingga perumahan dinas. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk memacu kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus berjalan berdampingan dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, memastikan implementasi anggaran Rp189 triliun ini berjalan efektif, tepat sasaran, serta membawa manfaat nyata bagi kemajuan bangsa, kesejahteraan aparatur pertahanan, dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia.