DPR Ingatkan Pemerintah, Jangan Ada Warga NTT yang Terisolasi Pasca-Gempa

LKI Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada daerah yang masih sulit dijangkau buntut gempa bumi di sekitar wilayah NTT.

Menurutnya, kondisi geografis maupun kerusakan infrastruktur tidak boleh menyebabkan masyarakat di wilayah terpencil terputus dari bantuan dan pelayanan dasar.

“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa sendirian hanya karena tempat tinggalnya jauh dan sulit dijangkau. Negara harus hadir sampai ke wilayah yang paling terdampak dan paling sulit diakses,” kata Aprozi kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Untuk mempercepat pembukaan akses, ia mendorong pengerahan alat berat, personel, material konstruksi, serta dukungan teknis ke sejumlah titik dengan tingkat kerusakan tinggi.

“Penanganan tersebut harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah perlu segera menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara komprehensif agar berbagai infrastruktur yang rusak dapat kembali berfungsi secara optimal.

Selain jalan dan jembatan, ia menyebut pemulihan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, ketersediaan air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, serta sarana publik sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan dalam proses pemulihan.

“Pemulihan pascabencana jangan hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang berhasil dibuka. Ukuran utamanya adalah seberapa cepat masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan, dan menjalani kehidupan secara layak,” jelas dia.

Aprozi memastikan akan terus mendorong agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTT dilaksanakan secara cepat, terintegrasi, transparan, serta tepat sasaran. Ia menekankan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pemulihan.

“Kita ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Akses harus dibuka, infrastruktur yang rusak segera diperbaiki, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan harus kembali berfungsi, dan kepentingan masyarakat harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan penanganan pascabencana di NTT,” pungkasnya.