DPD Golkar Jakarta Bersama AMPG Gelar Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) ke-4 bertema “Pancasila dan Demokrasi di Era Digital: Menimbang Model Pemilu e-Voting”

LKI Golkar – DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar Pengajian Ideologi Kebangsaan ke-4 (PIK-4) dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia, pengamat politik Adi Prayitno, serta Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan tema “Pancasila dan Demokrasi di Era Digital: Menimbang Model Pemilu e-Voting”, yang mengangkat tantangan dan peluang penerapan teknologi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif DPD Golkar bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Jakarta sebagai sarana memperluas pemahaman masyarakat mengenai berbagai tantangan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

“Hari ini acara pengajian ideologi kebangsaan yang digagas oleh DPD Partai Golkar, AMPG Partai Golkar Provinsi Jakarta, dan menyambut Hari Kelahiran Pancasila,” kata Zaki kepada wartawan.

Menurut Zaki, Pancasila tetap menjadi fondasi utama bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional dan mewujudkan cita-cita Indonesia menuju satu abad kemerdekaan.

“Tentu saja Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah landasan kita untuk terus menuju dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita semuanya, yaitu menuju kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai tantangan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, menurutnya, memungkinkan berbagai pengaruh eksternal masuk dan memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda.

“Dari zaman dulu tantangannya sudah banyak sekali, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi digital dan juga telekomunikasi. Banyak sekali doktrin-doktrin yang mencoba mengubah cara pandang, terutama para generasi muda Indonesia terhadap Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti pentingnya pembahasan sistem e-voting dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.

Menurut Doli, e-voting merupakan bagian dari konsep e-election yang mencakup digitalisasi sejumlah tahapan pemilu, termasuk e-counting dan e-recapitulation. Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menciptakan proses pemilu yang lebih efisien.

“Intinya adalah penggunaan sistem digital atau sistem elektronisasi di tahapan pemilu itu bagian untuk kita memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilu,” ujarnya.

Meski demikian, Doli mengingatkan bahwa penerapan e-voting tidak dapat dilakukan secara instan. Ia menilai masih banyak aspek yang harus dipersiapkan sebelum sistem tersebut dapat diterapkan secara luas.

Beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi, menurutnya, antara lain kesiapan infrastruktur, pemerataan akses internet dan listrik, peningkatan literasi digital masyarakat, hingga penguatan sistem keamanan siber untuk mencegah berbagai potensi gangguan dan penyalahgunaan.

“Nah, jadi saya kira kalaupun kita mau menerapkannya tahun 2029 atau mau kapanpun, kita harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang cukup panjang dulu,” tukas Doli.

Melalui diskusi tersebut, Golkar berharap dapat mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital, sekaligus membuka ruang dialog mengenai modernisasi sistem demokrasi Indonesia di masa depan.