Catatan Golkar Untuk Pramono, Rute TransJakarta Diperluas Tapi Pelayanan Masih Minim

LKI Golkar – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta memberikan catatan serius untuk Pemprov DKI Jakarta. Program perluasan rute oleh Gubernur Pramono Anung ternyata tidak efektif.

Golkar memprotes Alokasi Public Service Obligation (PSO) sektor transportasi DKI Jakarta yang mencapai angka fantastis Rp6,50 triliun dalam Ranperda APBD 2027 menuai sorotan tajam.

Partai berlambang pohon beringin ini mendesak pemerintah provinsi untuk memperketat efisiensi dan mengikat pemberian subsidi berbasis kinerja nyata di lapangan, ketimbang sekadar mengejar cakupan rute tanpa efektivitas pengangkutan warga.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Alia Noorayu Laksono, menekankan bahwa alokasi bernilai Rp6,50 triliun tersebut terbilang jumbo karena mengambil porsi hingga 8,7 persen dari total Belanja Daerah DKI Jakarta. Dana jumbo itu dialokasikan untuk tiga moda utama: PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp4,82 triliun, PT MRT Jakarta Rp1,00 triliun, dan PT LRT Jakarta sebesar Rp684,42 miliar.

Namun, besarnya kucuran dana subsidi ini dianggap belum sebanding dengan dampak perubahan perilaku moda masyarakat. Data per 2025 menunjukkan bahwa pangsa penggunaan angkutan umum (mode share) di Jakarta baru menyentuh angka 23,63 persen.

“Subsidi harus berbasis kinerja,” tegas Alia dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Senin, 19 Oktober 2026.

Salah satu poin krusial yang disorot adalah lambatnya implementasi Account Based Ticketing (ABT) atau sistem tiket berbasis akun. Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, sistem ini belum juga berjalan. Padahal, ABT dipandang sebagai kunci utama agar penyaluran subsidi bisa terdata akurat dan tepat sasaran kepada pengguna yang benar-benar membutuhkan.

Tidak hanya moda utama, Fraksi Golkar juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan pengumpan (feeder) seperti Mikrotrans dan operator JakLingko. Pengawasan ketat mendesak dilakukan agar anggaran tidak menguap pada praktik armada yang asal jalan.

“Perlu ada penertiban operator JakLingko yang hanya mengejar target jarak tempuh atau ‘kilometer kosong’ tanpa membawa penumpang. Layanan pengumpan adalah urat nadi warga permukiman, sehingga kondisi armada, ketepatan waktu, dan kompetensi pramudi harus diawasi secara ketat,” lanjutnya.

Menurut Golkar, pembenahan kualitas operasional yang sudah ada (existing) harus didahulukan dibanding ambisi perluasan jaringan baru.

Keraguan atas manajemen anggaran ini diperkuat oleh lonjakan kebutuhan PSO sekitar Rp1,2 triliun pada Perubahan APBD 2026 yang dinilai janggal mengingat riwayat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Transjakarta masih tinggi, sementara realisasi distribusi kartu layanan gratis.

Masalah serius juga terjadi pada sektor transportasi kepulauan. Dari 19 kapal milik Dinas Perhubungan DKI, tercatat hanya lima unit yang dapat beroperasi akibat keterbatasan awak bersertifikat.

Terkait proyeksi pendapatan, Golkar meminta klarifikasi Pemprov DKI atas asumsi kenaikan penjualan tiket bersubsidi Transjakarta yang dipatok melonjak tajam hingga menembus Rp1,9 triliun (naik lebih dari 50 persen).

“DKI Jakarta tidak bisa menanggung beban sendirian. Pemprov DKI harus segera membangun inisiatif berbagi beban pembiayaan (burden sharing) bersama pemerintah daerah penyangga agar APBD Jakarta tetap sehat dan akuntables,” ungkap putri dari politisi senior Golkar Agung Laksno ini.