Bupati Faiz Ingatkan PPPK: Layani Masyarakat dengan Tanggung Jawab dan Komitmen

LKI Golkar – Pemerintah Kabupaten Batang menggelar orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Senin (12/10). Dalam acara ini, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menekankan pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagian besar PPPK yang diangkat kali ini berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, mereka diminta menjalankan tugas secara profesional serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

” Status sebagai aparatur pemerintah harus diikuti dengan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diberikan, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun sektor pelayanan publik lainnya. Orientasi ini menjadi pengingat tugas utama aparatur adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pekerjaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Faiz juga mengingatkan PPPK agar tidak menerapkan pola kerja zero sum game, yakni cara pandang yang membuat persoalan seolah selesai ketika seseorang berhenti menangani masalah atau membiarkan hambatan tanpa solusi. Para pegawai diminta untuk mencari jalan keluar secara tuntas ketika menghadapi kendala pelayanan masyarakat.

” Sebagai contoh, dalam pelayanan kesehatan, aparatur diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kendala yang dialami warga. Mereka perlu membantu mencari solusi, termasuk ketika masyarakat menghadapi persoalan terkait reaktivasi kepesertaan layanan Kesehatan,” tuturnya.

Dukungan Anggaran

Menurut Faiz, orientasi pelayanan harus mendorong aparatur untuk proaktif, berkoordinasi, dan memastikan persoalan masyarakat ditangani sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Terkait dukungan anggaran, akan dipastikan kebutuhan untuk membiayai PPPK telah diperhitungkan oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, Faiz meminta dukungan anggaran tersebut harus diimbangi dengan kinerja dan kedisiplinan pegawai. Pemkab Batang juga menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Evaluasi dilakukan untuk memastikan pegawai menjalankan tugas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

” Pemerintah daerah tidak segan memberikan sanksi, termasuk pemberhentian, apabila terdapat PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai aturan yang berlaku. Selain menjalankan tugas sehari-hari, para PPPK juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Pengembangan kemampuan dinilai penting agar mereka mampu mengikuti perubahan kebutuhan pelayanan publikm” pintanya.

Faiz juga menyampaikan, bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap pilihan karier pegawai, termasuk apabila ada PPPK yang memperoleh kesempatan kerja lebih baik di tempat lain. Namun, selama masih bertugas sebagai aparatur Pemkab Batang, tanggung jawab terhadap pekerjaan harus tetap dijalankan secara profesional.

” Terkait kemungkinan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Pemkab Batang masih menunggu regulasi atau petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat. Kepastian mengenai mekanisme perubahan status tersebut akan mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.