Enter your email address below and subscribe to our newsletter

BrahMos Masuk Radar Indonesia, Komisi I DPR: Benteng Maritim Harus Makin Mematikan - lkipartaigolkar

BrahMos Masuk Radar Indonesia, Komisi I DPR: Benteng Maritim Harus Makin Mematikan

Share your love

LKI Golkar – Rencana penguatan sistem pertahanan maritim Indonesia melalui pengadaan rudal supersonik BrahMos mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.

Menurut Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Dave menyebut setiap bentuk kerja sama pertahanan internasional harus tetap berlandaskan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Setiap langkah Indonesia dalam kerja sama pertahanan senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kerja sama dengan India terkait sistem rudal BrahMos tidak semata-mata dipandang sebagai transaksi pengadaan alutsista, melainkan bagian dari peta jalan jangka panjang dalam membangun postur pertahanan laut yang lebih kuat.

Dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kemampuan pertahanan maritim dinilai menjadi elemen vital untuk melindungi wilayah perairan nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Dave menilai kehadiran rudal BrahMos dapat meningkatkan kemampuan deterrence atau daya tangkal TNI, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di wilayah laut yang memiliki nilai strategis tinggi.

Namun demikian, Komisi I DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap aspek teknis pengoperasian sistem persenjataan tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan kompatibilitas BrahMos dengan sistem radar, Combat Management System (CMS), serta jaringan komando dan kendali yang telah dimiliki TNI.

“Kami juga menyadari adanya tantangan teknis, seperti integrasi dengan sistem radar dan CMS yang sudah ada. Hal ini menjadi perhatian bersama agar interoperabilitas tidak terganggu dan efektivitas tempur tetap terjaga,” kata Dave.

Ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi erat antara pemerintah, TNI, serta mitra strategis dalam proses integrasi teknologi secara bertahap sehingga sistem senjata baru dapat beroperasi secara maksimal.

Selain tantangan teknis, Dave juga menyoroti dimensi geopolitik yang menyertai pengadaan BrahMos. Mengingat rudal tersebut merupakan hasil kerja sama industri pertahanan India dan Rusia, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan eksternal, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan dalam CAATSA oleh Amerika Serikat terhadap negara yang melakukan transaksi tertentu dengan sektor pertahanan Rusia.

Meski demikian, Dave mengemukakan Indonesia tidak boleh terjebak dalam rivalitas kekuatan besar dunia.

Diplomasi pertahanan, kata Dave, harus mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan strategis nasional dan hubungan baik dengan seluruh mitra internasional.

“Prinsip kami jelas, yaitu Indonesia tidak ingin terjebak dalam rivalitas geopolitik, melainkan ingin memastikan bahwa kebutuhan pertahanan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hubungan baik dengan negara mana pun,” tegasnya.

Sebagai mitra pengawas pemerintah di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI memastikan akan terus mengawal seluruh proses pengadaan agar memenuhi aspek transparansi, efektivitas, serta memperhitungkan setiap risiko strategis, termasuk kemungkinan dampak sanksi internasional.

Dave menambahkan, penguatan pertahanan laut merupakan bagian dari visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan modernisasi alutsista yang dilakukan secara terukur, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai kekuatan maritim regional yang memiliki daya tangkal tinggi sekaligus berkontribusi menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

“Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana kekuatan laut menjadi benteng pertahanan sekaligus pilar utama dalam memperkuat posisi bangsa di tingkat regional dan global,” pungkasnya.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *