Banggar DPR RI Serap Aspirasi di NTT, Gubernur Melki Dorong Dukungan Fiskal dan Infrastruktur

LKI Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (3/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan negara dan alokasi dana transfer daerah dalam penyusunan APBN.

Forum tersebut dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, serta dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para kepala daerah se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, dan jajaran Kementerian Keuangan.

Gubernur Dorong Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam pemaparannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengembangan sektor-sektor produktif.

Namun demikian, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang dinilai memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif baik. Sementara itu, sebagian besar daerah lainnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia meminta dukungan Banggar DPR RI agar sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga hilirisasi komoditas unggulan dapat diperkuat sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Kami memiliki bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri,” ujar Gubernur.

Hilirisasi Dinilai Mampu Meningkatkan Nilai Ekonomi

Gubernur menilai hilirisasi menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekonomi daerah. Menurutnya, banyak komoditas lokal yang memiliki potensi besar, namun belum diolah secara optimal di dalam daerah.

Ia mencontohkan komoditas pinang yang hingga kini masih banyak dipasok dari luar daerah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan peluang besar bagi NTT untuk meningkatkan nilai ekonomi apabila mampu memproduksi dan mengolah komoditas tersebut secara mandiri.

Selain hilirisasi, Gubernur juga mengusulkan penguatan kapasitas fiskal guna mendukung percepatan pembangunan, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi NTT terus meningkat dan angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, persoalan stunting masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Labuan Bajo dan Kebijakan BBM Bersubsidi Ikut Disorot

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki turut menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini menanggung berbagai konsekuensi pengelolaan destinasi wisata, seperti penanganan sampah dan persoalan lingkungan. Namun, beban tersebut dinilai belum diimbangi dengan ruang fiskal maupun kewenangan yang memadai untuk memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Selain itu, Gubernur mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berpelat luar daerah melalui kemudahan proses mutasi kendaraan menjadi pelat NTT. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi sekaligus menambah penerimaan daerah.

Kemenkeu dan Bank Indonesia Paparkan Kondisi Ekonomi NTT

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, menyampaikan bahwa perekonomian NTT dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, tingkat kemandirian fiskal NTT baru mencapai sekitar 7,07 persen, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tergolong tinggi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa ekonomi NTT pada 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year on year).

Menurutnya, sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan fasilitas cold storage, penguatan literasi keuangan, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi NTT melalui program hilirisasi, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga Program One School One Product.

Kepala Daerah Sampaikan Beragam Aspirasi

Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah menyampaikan berbagai masukan terkait kebijakan fiskal dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bupati Manggarai Barat mengusulkan penataan regulasi kapal pinisi yang beroperasi layaknya hotel agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat industri garam nasional agar mampu bersaing dengan produk impor.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menilai NTT memerlukan kebijakan fiskal yang bersifat khusus mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“NTT harus mendapat perhatian secara khusus. Kondisi NTT tidak sama dengan daerah lain, terutama daerah di Pulau Jawa. Karena itu, kebijakan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan kekhususan tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah dalam pembahasan APBN di DPR RI.

“Kami siap mengawal setiap masukan dari para bupati agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di DPR RI,” ujarnya.