Bahlil Kaji Keekonomian Pengolahan Gas South Andaman di KEK Arun

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mencari win-win solution terkait pemanfaatan temuan gas dari Lapangan Tangkulo di Blok South Andaman.

Bahlil mengatakan, permintaan Pemerintah Aceh agar pengolahan gas dari lapangan yang dioperatori oleh Mubadala Energy itu dilakukan di darat (onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, perlu dipertimbangkan dari sisi ekonominya.

“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita enggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Senin (13/7/2026).

Dia menjelaskan pengelolaan gas bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Pemerintah Aceh dapat dipertimbangkan.

Namun, jika perhitungan ekonominya agak berat, kemungkinan sulit untuk dipaksakan.

“Karena enggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Jika dibangun pipa gasnya, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Imbasnya, harga gas dari lapangan tersebut dapat mencapai US$10 per million British thermal unit (MMBtu).

“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBtu,” tutur Bahlil.

Bahlil menuturkan, target produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan sekitar 300 million standard cubic feet per day (MMscfd).

Sebagian dari rencana produksi tersebut, kata dia, bakal didistribusikan sebagian untuk PLN dan kepada industri di Aceh yaitu Pupuk Iskandar Muda PIM).

“Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman,” ujarnya.

Adapun, Bahlil melalui suratnya nomor T-85/MG.04/MEM.M/ 2026 tanggal 9 Maret 2026 untuk SKK Migas menyetujui plan of development (PoD)I pengolahan gas mentah Lapangan Gas Tangkulo dilakukan dengan fasilitas floating production, storage, and offloading yang berada di laut.

Berdasarkan keputusan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyurati Presiden Prabowo untuk mengarahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo.

Salah satu yang diusulkan terkait skenario pengolahan gas mentah di darat (onshore) pada KEK Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL.

Pemerintah Aceh juga menilai besaran bagi hasil (split) gas 4% dan 6% minyak untuk pemerintah yang terdapat dalam PoD I Tangkulo sangat kecil dan masih perlu ditinjau ulang. Pemerintah Aceh berharap bagi hasil dapat dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh.