Bahlil Jelaskan Alasan Perpanjangan Izin Freeport: Eksplorasi sampai Penambahan Saham

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan perpanjangan izin Freeport di Papua. 

“Terkait perpanjangan Freeport, kita tahu bahwa dua tahun terakhir telah kita melakukan negosiasi, komunikasi intens antara pemerintah Indonesia, Mind ID, dan Freeport-McMoRan. Secara kebetulan, puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035,” kata Bahlil, Jumat (20/2/2026), dipantau dari Breaking News KompasTV. 

Dia mengatakan Freeport memproduksi 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga. Menurutnya, itu menghasilkan sekitar 900.000 ton lebih tembaga dan sekitar 50-60 ton emas per tahunnya.

“Oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika, di Papua,” katanya. 

Bahlil mengungkapkan saham Indonesia di Freeport saat ini sebesar 51 persen. Ia mengatakan akan ada penambahan saham 12 persen dengan adanya perpanjangan. 

“Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi (pelepasan). 12 persen ini tanpa ada biaya apa pun, khususnya untuk pengambilalihan 12 persen,” jelasnya.

“Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi pasti di situ membutuhkan biaya. Di situlah ditanggung renteng (ditanggung bersama).” 

Oleh karena itu, kata Bahlil, pada 2041 negara akan mendapatkan saham sebesar 63 persen, berasal dari saham 51 persen ditambah 12 persen.

Ia menyebut penambahan 12 persen itu akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua penghasil tambang.

“Dengan demikian, maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksisten tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah. Begitupun royalti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pendapatan daerah,” ucapnya. 

Bahlil mengatakan dengan perpanjangan itu, nantinya diharapkan pendapatan negara jauh lebih tinggi dibanding sekarang. 

“Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain, khususnya emas,” ujarnya. 

Diberitakan KompasTV sebelumnya, pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk perpanjangan masa pakai sumber daya Hak Operasi PTFI di distrik mineral Grasberg, Papua. 

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Washington DC, Rabu (18/2/2026).

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Sedangkan Freeport-Mcmoran (FCX), diwakili Presiden dan CEO Kathleen Quirk, serta PTFI diwakili oleh Presiden Direktur Tony Wenas.

“Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041,” bunyi pernyataan yang diterima KompasTV.

“MoU ini juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12 persen pada 2041.”