APBD Bontang 2027 Terancam Susut Rp402 Miliar, Pemkot Siapkan Penyesuaian Program

LKI Golkar – Rencana anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk 2027 masih berpotensi berubah.

Pasalnya, pemerintah daerah mendapat informasi terbaru mengenai dana kurang salur dari Pemerintah Pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp402 miliar.

Dana tersebut sebelumnya menjadi bagian dalam perhitungan pendapatan daerah. Namun, Pemkot Bontang kini harus bersiap apabila dana itu tidak direalisasikan.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan kabar tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Bontang, Jumaat (7/8/2026).

“Kurang lebih Rp402 miliar,” kata Neni terkait besaran dana kurang salur yang diperkirakan tidak diterima.

Dalam KUA dan PPAS 2027, pendapatan daerah Bontang sebelumnya dipatok sekitar Rp1,95 triliun.

Jika dana kurang salur tersebut benar-benar tidak ditransfer, angka pendapatan daerah diperkirakan ikut terkoreksi.

Neni mengatakan kondisi itu dapat membuat postur APBD Bontang berada di kisaran Rp1,6 triliun.

“Ini kemungkinan akan ada perubahan,” ujarnya.

Meski menghadapi penurunan proyeksi pendapatan, Pemkot Bontang tidak serta-merta menghentikan program yang telah dirancang.

Pelaksanaan program nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Neni menilai pemerintah harus lebih fokus pada dampak anggaran terhadap masyarakat, bukan hanya mengejar besarnya nilai APBD.

“Yang penting manfaatnya untuk masyarakat,” tuturnya.

Sejumlah kebutuhan yang masuk dalam kategori belanja wajib tetap menjadi perhatian Pemkot Bontang.

Termasuk pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan dana kelurahan sebesar 5 persen.

Sementara pos anggaran lainnya akan kembali disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

“Selebihnya kita atur sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.