Bahlil Beberkan Hasil Uji Biodiesel B50 Jelang Penerapan 1 Juli 2026

LKI Golkar – Pemerintah menargetkan penerapan mandatori biodiesel B50 akan dimulai 1 Juli 2026. Bahan bakar minyak (BBM) untuk diesel tersebut dinilai memiliki kualitas lebih baik dari B40 yang sudah diterapkan sebelumnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai tahapan pengujian teknis telah dilakukan sebelum implementasi B50. Hasilnya, menunjukkan performa yang positif.

“Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan,” kata Bahlil melansir situs Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

B50 merupakan bahan bakar campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan 50 persen solar. Program ini menjadi kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya yang dimulai dari B20, B30, hingga B40.

Bahlil meyakini salah satu hasil pengujian menunjukkan kualitas B50 lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air. Berdasarkan hasil uji coba, kadar air pada B50 tercatat lebih rendah sehingga dinilai memiliki performa dan stabilitas bahan bakar lebih baik.

Pengujian B50 juga telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional guna memastikan kesiapan implementasi secara luas.

Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian.

“Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik alat berat, kapal, kereta api, dan kendaraan lainnya. Sektor tambang, ekskavator, hingga alat pertanian semuanya sudah dilakukan,” ujarnya.

Pemerintah optimistis peluncuran B50 pada semester II 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila implementasinya berjalan optimal.

Selain mendukung ketahanan energi, program biodiesel juga diproyeksi memberikan manfaat ekonomi. Pemerintah mencatat implementasi B50 berpotensi menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun.

Program tersebut juga diperkirakan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.

Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel mendukung agenda transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Implementasi B50 diperkirakan mampu menekan emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO2).

Sementara dari aspek makroekonomi, berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil diperkirakan menghasilkan penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun.

Pada 2026, pemerintah menerapkan skema transisi melalui penggunaan B40 pada semester pertama dan B50 pada semester kedua. Total alokasi biodiesel sepanjang tahun diperkirakan mencapai sekitar 17,60 juta kiloliter (kL).

Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai sekitar 3,90 juta kL atau setara 24,9 persen dari total alokasi tahunan.

Program ini didukung oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 32 Badan Usaha BBM (BU BBM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, serta 85 titik serah untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan biodiesel nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons krisis pasokan batubara yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga memicu pemadaman listrik secara bergilir di masyarakat.  Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Pemerintah membentuk tim pengadaan batubara lintas instansi demi membenahi rantai pasok komoditas energi tersebut.