Fraksi Golkar Minta Pemerintah Pastikan Informasi dari “Homeless Media” Tak Menyesatkan Publik

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah memastikan langkah menggandeng homeless media bertujuan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan publik.

Dave menilai kerja sama pemerintah dengan berbagai media, termasuk homeless media, sejatinya merupakan langkah positif untuk memperluas jangkauan komunikasi di era keterbukaan informasi.

Namun, politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemanfaatan kanal komunikasi tersebut harus memiliki batasan yang jelas.

“Setiap kanal komunikasi memiliki potensi untuk menjadi sarana penyampaian pesan kebijakan, asalkan tetap berada dalam koridor etika, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” kata Dave kepada Tribunnews.com, Jumat (8/5/2026).

Homeless media istilah dari entitas atau akun media yang beroperasi sepenuhnya di platform media sosial (seperti Instagram, TikTok, Twitter/X) tanpa memiliki situs web (website) atau aplikasi mandiri.

Mereka menyebarkan informasi secara cepat dan langsung kepada audiens tanpa struktur redaksi formal.

Tujuan utama untuk literasi

Dave menyebut tujuan utama dari pelibatan media baru ini harus diarahkan pada penguatan transparansi dan peningkatan literasi masyarakat. 

Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Kosgoro 1957 ini, akurasi informasi menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

“Kami menegaskan bahwa kerja sama dengan media apa pun harus diarahkan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan literasi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, akurat, dan tidak menyesatkan,” ujarnya. 

Pemerintah, kata Dave, harus memastikan bahwa setiap homeless media yang
digandeng memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjalankan fungsi jurnalistik
secara bertanggung jawab.

Dave memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kemitraan ini. 

Pengawasan diperlukan agar kerja sama tersebut tidak memunculkan polemik atau keraguan di tengah masyarakat.

“Kami optimis bahwa dengan tata kelola yang tepat, langkah ini dapat menjadi inovasi komunikasi yang inklusif, sekaligus membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terakomodasi dalam arus utama media,” imbuhnya. 

Klarifikasi Bakom

Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah memberikan klarifikasi resmi menyusul ramainya terkait hubungan lembaganya dengan sejumlah entitas media baru (new media) atau homeless media.