Wali Kota Cirebon: Rotasi Jabatan Berdasar Kinerja

LKI Golkar –  Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan, pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon didasarkan pada penilaian integritas, kinerja, dan kompetensi. Pihaknya tak menjadikan unsur kedekatan dan preferensi pribadi, sebagai acuan pengisian jabatan.

Penegasan itu disampaikan Effendi saat melantik dan mengukuhkan 80 pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon, di Lapangan Upacara Setda Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Senin (4/5/2026). Prosesi itu juga mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) baru Kota Cirebon, Iing Daiman.

Dalam arahannya, Effendi menyatakan, perombakan struktur birokrasi bukan sekadar agenda administratif rutin. Menurut dia, langkah strategis itu bertujuan untuk menyegarkan organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif.

“Setiap jabatan harus diisi oleh figur yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan organisasi, agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur. Ini kunci agar target pembangunan daerah bisa tercapai secara nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Effendi secara khusus menepis anggapan, rotasi dan mutasi pejabat dilakukan atas dasar faktor nonprofesional. Dia memastikan seluruh proses penilaian pejabat yang dilantik, telah melalui sistem penilaian yang profesional, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme alias KKN.

“Saya perlu menegaskan, keputusan ini tidak didasarkan pada preferensi pribadi. Semuanya melalui evaluasi objektif atas kompetensi, kinerja, dan integritas,” cetusnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga sistem merit dalam birokrasi, agar roda pemerintahan terbebas dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dia juga meminta para pejabat yang baru dilantik, menjalankan sejumlah pesan utama.

Pertama, kata Effendi, percepatan adaptasi berbasis data dalam setiap pengambilan kebijakan. Kedua, menghapus ego sektoral melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Ketiga, menjaga integritas di tengah ketatnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Khusus kepada Sekda baru, dia berharap, Sekda menjadi penggerak utama birokrasi di lingkungan Pemkot Cirebon. “Sekda punya tanggung jawab besar sebagai koordinator. Pastikan seluruh perangkat daerah berjalan dalam satu visi, efisien dalam anggaran, dan tegas dalam memimpin jalannya roda birokrasi,” tandasnya.

Sementara, Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman menyatakan siap mengemban amanah tersebut. Dia menegaskan, jabatan Sekda merupakan tanggung jawab besar yang tak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah, tapi juga masyarakat.

“Saya sangat bersyukur atas kepercayaan ini. Tugas utama saya memastikan visi misi pimpinan tercapai. Namun, Pemerintah tak bisa berjalan sendiri, perlu sinergi seluruh elemen,” cetusnya.