Dana Rp250 Miliar Siap, Gubernur NTT Desak Daerah Tuntaskan Lahan Sekolah Rakyat

LKI Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan program Sekolah Rakyat.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, serta para bupati dan wali kota se-NTT di Kupang, Kamis (30/4/2026).

Menurut Gubernur Melki, ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat bukan lagi menjadi persoalan utama. Setiap unit Sekolah Rakyat telah dialokasikan dana hingga Rp250 miliar, sehingga tanggung jawab kini berada pada kesiapan daerah.

“Anggaran sudah tersedia. Tapi kalau syarat administrasi dan teknis belum siap, pembangunan tidak akan berjalan. Saya minta semua kepala daerah bergerak cepat,” tegasnya.

Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di 22 kabupaten/kota, dengan delapan wilayah prioritas yang ditargetkan segera masuk tahap konstruksi.

Gubernur menilai, hambatan utama yang dihadapi saat ini justru terletak pada persoalan klasik di daerah, seperti legalitas lahan dan kelengkapan dokumen.

“Kita tidak boleh kalah hanya karena urusan administrasi. Dana sudah ada, sekarang tergantung kesiapan kita di daerah,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Sementara itu, Sekjen Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap lanjutan secara nasional, termasuk sejumlah daerah di NTT seperti Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sikka, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, dan Ngada.

Ia menegaskan bahwa kelengkapan dokumen, khususnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), menjadi syarat mutlak sebelum proyek dimulai.

“Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa berjalan. Karena itu kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan tim teknis,” jelasnya.

Di lapangan, sejumlah kendala teknis masih ditemukan. Di Kabupaten Sikka, misalnya, masih terdapat bangunan lama di atas lokasi proyek yang harus dibongkar. Sementara di Manggarai Timur, proses sertifikasi lahan masih berlangsung.

Permasalahan berbeda muncul di Sumba Barat Daya yang menghadapi keterbatasan air bersih, padahal sekolah dirancang dengan sistem berasrama.

“Ketersediaan air menjadi krusial. Kalau ini tidak disiapkan, akan menjadi kendala besar,” kata Robben.

Selain itu, akses jalan menuju lokasi di Sumba Timur juga masih terbatas, sehingga perlu peningkatan agar mendukung mobilisasi material pembangunan. Di sisi lain, wilayah seperti Ngada dinilai relatif siap dari segi infrastruktur dasar, meski tetap membutuhkan penguatan suplai air.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret, mulai dari penyelesaian sertifikat lahan, pemenuhan KKPR, hingga penyediaan akses jalan, air bersih, dan listrik.

Pemerintah daerah juga didorong mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung kesiapan awal, serta membentuk tim teknis bersama dinas terkait dan satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai target.

“Koordinasi harus cepat dan langsung. Jangan terlalu berjenjang sehingga memperlambat proses,” tegas Robben.

Bagi daerah yang belum masuk dalam prioritas tahap awal, pemerintah pusat tetap membuka peluang pada fase berikutnya, dengan catatan seluruh persyaratan telah disiapkan sejak dini.

Menutup rapat, Gubernur Melki menekankan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi peluang strategis bagi NTT untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Kalau lambat, kita akan tertinggal,” pungkasnya.