Golkar Respons Demo di Kaltim, Dave Laksono Yakin Gubernur Bisa Atasi Situasi

LKI Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dave Laksono, menanggapi aksi demonstrasi yang menyasar Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Rudi mampu menghadapi dan menyelesaikan situasi yang berkembang.

Hal tersebut disampaikan Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, Rudi Mas’ud bukan sosok baru dalam menghadapi dinamika politik maupun aspirasi masyarakat.

“Ya, Pak Rudi bukan orang asing menghadapi situasi, dia pasti mampu untuk menyerap aspirasi dan juga menyelesaikan apapun yang menjadi kendala sehingga apa namanya, terjadi sebuah demo. Dan kita tetap memberikan dukungan kepada Pak Rudi untuk bisa menyelesaikan apapun itu yang menjadi kendala.” kata Dave, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dave menegaskan, Partai Golkar tetap memberikan dukungan penuh kepada Rudi Mas’ud dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul, termasuk demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

Terkait komunikasi internal partai pasca aksi demonstrasi tersebut, Dave mengaku tidak mengetahui secara detail. Namun, ia meyakini komunikasi kemungkinan telah dilakukan di tingkat pimpinan tertinggi partai.

“Sata nggak tahu persisnya, mungkin ke Pak Ketua Umum langsung. Tapi, saya yakin Pak Rudi bisa menyelesaikan situasi ini.”

Lebih lanjut, Dave kembali menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kemampuan kepala daerah dalam merespons aspirasi publik serta menjaga stabilitas di daerah.

“Ya, Pak Rudi bukan orang asing menghadapi situasi, dia pasti mampu untuk menyerap aspirasi dan juga menyelesaikan apapun yang menjadi kendala sehingga apa namanya, terjadi sebuah demo. Dan kita tetap memberikan dukungan kepada Pak Rudi untuk bisa menyelesaikan apapun itu yang menjadi kendala.” ujarnya

Sebelumnya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur melayangkan tiga tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar di Kota Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Massa menggugat kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masud yang dinilai melakukan pemborosan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas sebesar Rp25 miliar.

Aliansi yang terdiri dari 56 organisasi masyarakat ini menilai kebijakan tersebut sangat melukai hati publik dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Tuntutan pertama adalah audit kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim. Aliansi ingin kebijakan pengadaan kontroversial era Rudy Masud diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh,” tulis pernyataan resmi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Selain menuntut audit total terhadap anggaran sebesar Rp33,5 miliar tersebut, massa juga mendesak penghentian total segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim.