Gubernur Ansar akan Pindahkan Ratusan Pegawai RSUD demi Kenyamanan Layanan

LKI Golkar – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berencana memindahkan 150 pegawai RSUD Raja Ahmad Thabib (RAT) untuk mengurai kepadatan di area pelayanan publik. Hal itu disampaikan Ansar Ahmad pada Pengukuhan Pengurus Purna Bakti Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 16 April 2026 di Gedung Daerah Provinsi Kepri.

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan merehabilitasi total gedung lama guna memisahkan area pendaftaran dengan ruang rawat inap secara fungsional. Melalui pengurangan jumlah personel di lokasi utama, efektivitas kerja diharapkan meningkat sehingga pasien merasa lebih nyaman saat berobat.

“Kalau pagi itu campur aduk dah seperti pasar, pegawai sama PPPK hampir seribu orang belum lagi pasien yang mendaftar,” kata Ansar Ahmad.

Langkah strategis ini diambil karena kondisi ruang pendaftaran saat ini dinilai terlalu sesak layaknya pasar akibat penumpukan ribuan staf dan pasien. “Nanti kita keluarkan 150 orang, tidak perlu terlalu banyak agar lebih efektif bekerja,” ujarnya.

Selain pembenahan manajemen, RSUD kini telah memiliki layanan medis canggih seperti pemasangan ring jantung tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Kemajuan teknologi cath lab ini didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan guna memastikan warga Kepri mendapatkan penanganan jantung terbaik secara cepat.

“Nak pasang ring jantung tidak usah lagi keluar, dokter kita juga sudah bagus-bagus di sini, dah banyak yang minta dokter kita dimana-mana,” ucapnya.

Fasilitas kesehatan di Kepri juga mulai mengembangkan layanan neurointervention untuk menangani bedah kepala secara lebih intensif dan profesional. Tim ahli dari Rumah Sakit Hasan Sadikin bahkan dikerahkan selama enam bulan guna membenahi disiplin serta manajemen operasional rumah sakit.

“Pak Menteri bahkan ngirim itu tim Hasan Sadikin untuk membantu rumah sakit kita,”tuturnya.

Gubernur Ansar menegaskan tidak akan menoleransi kelalaian tenaga medis yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan jiwa para pasien. Ia berkomitmen untuk menempatkan sumber daya manusia terbaik demi menjaga integritas layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

“Mohon doa restu dari seluruh masyarakat agar transformasi pelayanan kesehatan ini berjalan lancar dan membawa berkah bagi keluarga,” katanya.

Penjabat Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menegaskan bahwa pengalokasian pegawai di lingkungan Pemprov Kepri selalu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Proses ini didasarkan pada analisis jabatan (anjab) serta kajian mendalam mengenai ketersediaan sumber daya manusia di setiap instansi.

“Pengalokasian pegawai itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, Intinya dari pak Gubernur ingin rumah sakit itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Luki Zaiman Prawira.

Pihak pemerintah melalui Badan Kepegawaian akan meninjau dan mengevaluasi kembali kondisi faktual jumlah pegawai yang ada saat ini. Langkah ini diambil sesuai instruksi Gubernur yang menginginkan rumah sakit memberikan pelayanan prima melalui organisasi yang efektif dan efisien.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib (RAT), Bambang Utoyo, mengungkapkan, saat ini total pegawai rumah sakit mencapai sekitar 960 orang. Jika ditambah dengan petugas keamanan dan tenaga kebersihan, jumlah personel yang dikelola kini telah melampaui angka seribu orang.

“Pegawai itu ada sembilan ratusan lebih ditambah petugas lain hampir seribu lebih,” kata Bambang Utoyo ketika dikonfirmasi RRI.CO.ID.

Menurut Bambang, Manajemen sedang melakukan penataan ulang pegawai untuk mengurai kepadatan melalui mekanisme redistribusi, bukan pengurangan tenaga kerja. Fokus utama kebijakan ini adalah mengembalikan para pegawai PPPK ke instansi asal tempat mereka mengabdi sebelumnya.

“Kita coba menata ulang ya, bukan pengurangan tapi redistribusi untuk mengurai kepadatan,” ujarnya.

Banyak tenaga PPPK dari sektor lain, seperti tenaga kependidikan, yang sebelumnya ditempatkan di RSUD karena kendala ketersediaan peta jabatan. Pemerintah kini berupaya menata kembali posisi mereka agar sesuai dengan latar belakang dan tempat tugas awal saat masih berstatus honorer.

“Proses pengembalian pegawai ke instansi asal tersebut masih menunggu instruksi serta mekanisme resmi dari kebijakan pemerintah pusat,” katanya, mengakhiri.