Komisi XII Dukung Langkah Menteri ESDM Mitigasi Gangguan Pasokan Migas

LKI Golkar – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam memitigasi potensi gangguan pasokan minyak dan gas dunia akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Kami mendukung langkah Menteri ESDM yang telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bambang menyebut, meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak pada akses pelayaran di Selat Hormuz

Menurut dia, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia karena sekitar 20 persen suplai minyak global melewati kawasan tersebut.

Oleh karena itu, lanjut dia, apabila jalur tersebut terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Timur Tengah, tapi juga negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Dijelaskannya, saat ini Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi dari kawasan Timur Tengah, termasuk crude oil serta LPG dari Arab Saudi.

Ketergantungan terhadap jalur pasokan tersebut, kata dia, membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga apabila terjadi gangguan distribusi lokal.

“Dalam situasi geopolitik global yang dinamis, upaya antisipatif seperti ini sangat penting agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga,’ ujarnya.

Menurut Bambang, langkah mitigasi sejak dini diperlukan, karena pemerintah tidak bisa berspekulasi mengenai lama potensi gangguan di Selat Hormuz.

Ia menilai diversifikasi sumber pasokan menjadi salah satu opsi penting agar Indonesia memiliki fleksibelitas dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

“Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas sumber pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain yang secara geopolitik lebih stabil,” katanya.

“Termasuk dari Amerika Serikat maupun negara produsen lain yang memiliki jalur distribusi lebih aman,” lanjutnya.

Politisi asal Bangka Belitung itu juga menyampaikan stok crude oil nasional saat ini masih pada kisaran sekitar 21 hari dan masih dalam kondisi aman. Namun, situasi geopolitik global yang dinamis menuntut pemerintah untuk tetap melakukan langkah antisipatif guna memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor industri.

“Stok saat ini memang masih aman, tapi mitigasi tetap perlu disiapkan sejak dini. Ketahanan pasokan migas sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat,” ujarnya.