Tingkatkan Kualitas Regulasi, Bupati Chyntia Kalangit Perkuat Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Sulut

LKI Golkar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus berkomitmen menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum. Hal ini ditegaskan Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, SKM, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara di Manado, Rabu (4/2/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Bumi Karangetang ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiling, SH., MH, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, SH, beserta tim perancang peraturan.

Apresiasi Atas Pendampingan Harmonisasi Produk Hukum

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Chyntia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Kanwil Kemenkumham Sulut atas dukungan intensif yang diberikan selama ini, khususnya dalam proses harmonisasi produk hukum daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kanwil Kemenkumham Sulut yang selama ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam proses harmonisasi produk hukum daerah, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum,” ujar Bupati Chyntia.

Capaian Prestisius Bidang Hukum di Sitaro

Bupati juga memaparkan sejumlah raport merah putih keberhasilan Pemkab Sitaro di bidang hukum yang cukup membanggakan, di antaranya:

Indeks Reformasi Hukum: Berhasil meraih nilai 86,79 dengan predikat “Sangat Baik” pada tahun sebelumnya.

RANHAM: Meraih peringkat lima besar nasional dalam pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan angka capaian 86 pada tahun 2025.

Posbankum: Telah terbentuk 100 persen dan tersebar merata di seluruh kampung serta kelurahan di Sitaro.

Target Optimalisasi JDIH dan Pelayanan Rakyat

Untuk tahun 2026, Pemkab Sitaro menargetkan pengoperasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara optimal agar dapat diakses dengan mudah oleh aparatur maupun masyarakat luas.

“Kami berharap seluruh program ini dapat terus dikawal bersama, agar manfaat pelayanan hukum benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung dan kelurahan,” tegas Bupati.

Respon Positif Kanwil Kemenkumham

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiling, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan memberikan pendampingan bagi Pemkab Sitaro, baik dalam pembentukan produk hukum maupun pembinaan hukum bagi masyarakat.

Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, responsif, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah.